Kantor KSOP Banten Didemo Warga Puloampel

0
27

CILEGON (BTP) – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir Puloampel (AMPP), menggeruduk Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten di Jalan Pulorida Nomor 101, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Senin (08/04/2019).

Hal tersebut dipicu oleh kebijakan KSOP yang tidak lagi memberikan dispensasi kebijakan berupa pelayanan jasa kepelabuhanan aktifitas jetty berupa Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang dijalankan Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

“Kami disini protes pak, suami saya nggak dapat duit kalau nggak kerja di jetty, dapur gak ngebul kalau Jetty ditutup. Dan ini sudah hampir seminggu lah ditutup. Saya datang kesini mohon agar jetty dibuka lagi,” kata salah satu warga Puloampel bernama wiyah.

Ketua AMPP yang sekaligus tokoh pemuda Puloampel, Agus Hawasi mengatakan, sebelumnya ia sudah berupaya menegur beberapa PBM untuk kembali beraktifitas agar warga bisa kembali mencari nafkah.

“Kami dari Alansi Masyarakat Pesisir Puloampel sudah menanyakan kepada perusahaan-perusahaan bongkar muat, tapi katanya karena KSOP tidak mau memberi pelayanan lagi, sehingga kegiatan jetty tidak boleh jalan,” kata Agus.

Mengetahui kondisi ini, pihaknya tidak terima sehingga meminta KSOP Banten untuk kembali memberikan pelayanan kepada PBM yang mengelola jetty di wilayah Puloampel. “Ini menyangkut hajat perut orang banyak yang mencari nafkah di jetty,” ujarnya.

Agus juga mencurigai adanya dugaan diskriminasi pelayanan jasa kepelabuhanan Tersus dan TUKS yang dilakukan oleh KSOP Banten, untuk melancarkan usaha perusahaan tertentu saja.

“Kami menduga adanya indikasi monopoli usaha yang mungkin dimainkan oleh KSOP melalui pelayanan jasa kepelabuhanan. Faktanya ada Jetty yang masih diberikan pelayanan dan bebas beroperasi,” imbuhnya.

Agus memberi waktu dua hari kepada KSOP untuk kembali memberikan pelayanan kepada jetty yang menjadi ladang mencari nafkah bagi masyarakat Puloampel.

“Kalau KSOP masih tidak memberikan dispensasi pelayanan kepada jetty-jetty dalam dua hari kedepan, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di KSOP,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Banten Herwanto, saat coba dikonfirmasi menurut stafnya sedang ada Raker di Kementerian Perhubungan RI.

Sementara, Kepala Bidang Lalu-lintas Laut (Kabid Lala) KSOP Banten, Hotman Sidjabat mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada Dirjen Hubla.

“Mereka menyampaikan aspirasi ke kita, sudah kita catat nanti kita laporkan ke Dirjen (Hubla). Kita minta kebijakan itu ke Dirjen, ada nggak kebijakan lain untuk itu, kalau tidak ada ya kita patuh sama aturan,” terangnya. (AKA/BTP)

Comments are closed.