PDI-P Tuding Proses Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon Cacat Hukum

0
32

CILEGON (BTP) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Cilegon meminta agar Wakil Wali Kota Cilegon terpilih, Ratu Ati Marliati dibatalkan atau tidak dilantik.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi DPC PDI-P Cilegon, Tb. Amri Wardhana kepada awak media saat konfrensi pers di Kantor DPC PDI-P Kota Cilegon, Senin (20/05/2019).

“Kami melihat wakil wali kota terpilih tidak usah dilantik dan sebaiknya dibatalkan, karena dalam prosesnya memiliki cacat hukum. Dimana pada proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan ada salah satu persyaratan yang tidak dilengkapi namun lolos,” ungkapnya.

Salah satu kekurangan saat pencalonan Ratu Ati Marliati yaitu tidak ada surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Ratu Ati Marliati sebagai Wakil Wali Kota Cilegon terpilih hanya mengantongi rekomendasi dari DPD Kota Cilegon dan DPD Provinsi Banten.

“Dalam proses verifikasi, saat itu panlih mengatakan, apabila ada yang kurang maka akan dihubungi. Tetapi panlih mengatakan, syarat administrasi kedua calon itu sudah lengkap. Namun dikemudian hari salah satu calon itu direkomendasi oleh DPD bukan dari DPP,” jelasnya.

Amri menjelaskan persoalan ini baru terbuka sekarang, karena saat itu bersifat tertutup. Ada pelanggaran terhadap UU No. 10/2016 pasal 176 atau UU No. 7/2017 dimana syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilu atau pemilukada itu harus ditanda tangani oleh pengurus pusat.

“Ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau nama lainnya di tingkat kepengurusan pusat. Artinya, persyaratan untuk mencalonkan kepala daerah harus mendapatkan rekomendasi dari DPP. Oleh karena itu, walau sudah berjalan pemilihannya, seharusnya panlih mendiskualifikasi calon tersebut, tapi ini tidak,” jelasnya.

Tb. Ari Wardhana menyampaikan sampai saat ini Gubernur Banten belum mengeluarkan surat keputusan karena terganjal oleh aturan. Apalagi kalau dikeluarkannya sekarang, juga menyalahi aturan.

“Oleh karena itu, kami akan menyurati yang tembusannya kepada Mendagri, bahkan kepada presiden untuk menjelaskan ini semua,” katanya.

Jadi secara hukum, kata Ari, walau pemilihannya sudah lewat, apabila diketemukan cacat hukum, maka dapat didiskualifikasi. Lantaran yang benar dalam persyaratan administrasi adalah calon nomor 2 Reno Yanuar yang mengantongi SK rekomendasi dari DPP.

“Kalaupun diulang ini tidak mungkin, karena ini bukan prosesnya yang salah. Karena panlihnya menetapkan orang yang persyaratannya kurang dan ada apa,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Cilegon, Sutisna Abbas meminta DPC PDI-P membuktikan tuduhannya tersebut.

“Ngga usah ditanggapi itu mah, orang dianya ngga bisa ngebuktikan data. Buktikan dulu temuannya, baru kita jawab. Tuduhan yang tidak disertai bukti kan susah ya. Kalau Ibu Ati tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP Golkar buktinya apa?,” katanya.

Justru kata Sutisna, PDI-P seharunya minta klarifikasi kepada panitia pemilih karena sah dan tidaknya proses pemilihan berada di tangan mereka.

“Kalau begitu yang dimintai klarifikasi panitia pemilihannya saja. Bahasa gampangnya, masa partai lain memberikan rekomendasi sementara partai pengusung tidak, kan gitu,” ucapnya.

Sutisna juga meminta kepada PDI-P untuk melakukan pembuktian terbalik dan membeberkan hasil temuannya.

“Kita minta pembuktian terbalik dulu aja, jangan kita yang membuktikan dulu. Kan tidak akan terpilih kalau memang tidak mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Golkar dan kalau persyaratannya tidak ada, kan begitu,” jelasnya.

Sementara terkait permintaan partai banteng untuk membatalkan keterpilihan Ati Marliati, lagi-lagi Sutisna meminta pembuktian.

“Cacat hukumnya apa dulu, karena tidak mendapat rekomendasi dukungan dari DPP Golkar? Ya buktikan dulu, bahwa yang dia katakan itu dengan bukti gitu loh, kalau buktinya ada, baru Golkar menjawab. Karena soal sah tidak sah kan ranahnya di Panlih,” terangnya.

Dibagian lain, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Gunawan Rusminto menyatakan belum mengetahui kapan Wakil Wali Kota Cilegon terpilih akan dilantik.

“Sekarang prosesnya ada ditangan Kemendagri, persoalan kapan dilantiknya kami juga tidak tahu. Namun yang kami ketahui sedang dalam pengkajian,” ujarnya.

Gunawan menuturkan Pemprov Banten terus mendorong persoalan tersebut, bahkan untuk dia setiap Senin-Kamis mendatangi Kemendagri.

“SK pengangkatan kan harus ditandatangai Kemendagri dan Presiden. Bila sudah ditandatangani, gubernur tinggal melaksanakan pelantikannya saja,” tambahnya. (AKA/BTP)

Comments are closed.