Pelajar Ikut Demonstrasi, LPA Banten : Itu Hak Asal Tidak Bentrok

0
20

SERANG, (BTP) – Banyaknya pelajar sekolah yang ikut melakukan aksi unjuk rasa akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya fenomena ini jarang sekali terjadi, apalagi terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) provinsi Banten M Uut Lutfi mengatakan, Kejadian aksi yang dilakukan oleh beberapa pelajar tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Termasuk pihak sekolah, apakah mereka mengetahui aksi yang dilakukan pelajar tersebut atau bahkan pihak sekolah mengijinkannya, Senin (30/9/2019)

“Termasuk pihak aparat. Bagaimana pendekatan pengamanan di lokasi aksi tersebut, tentu tidak sama standar operasional prosedur (SOP)nya dengan aksi yang dilakukan oleh bukan anak-anak. Pihak aparat harus mengedepankan perinsip perlindungan anak-anak, agar tidak terprovokasi melakukan tindak kekerasan dan tidak ada yang menjadi korban kekerasan. entah oleh aparat atau yang lainnya,” ucapnya

Terkait anak sekolah yang unjuk rasa, Lutfi memperbolehkan anak-anak untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, itu hak anak karena anak berhak menyampaikan pendapatnya, apalagi anak usia 17 tahun mereka punya hak pilih secara politik dan itu diatur Undang-undang.

“Saya kira sah-sah saja ketika anak menyampaikan aspirasinya, yang tidak dibenarkan adalah terjadinya bentrokan sehingga menyebabkan korban, bahkan bukan hanya anak, orang dewasapun tidak dibenarkan jika terjadinya bentrokan,” tuturnya.

Media sosial juga punya pengaruh yang besar, karena anak-anak hampir semuanya punya handphon sehingga mereka mudah mengakses segala sesuatu.

“di medsos sulit untuk memfilter, mana yang hoak mana yang benar dan mana yang mendidik mana yang memprovokasi. Apalagi anak-anak orang dewasa saja sulit untuk memfilternya,” ucapnya

Lutfi menjelaskan fenomena ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua. Tentu perlu diberikan nasehat dan arahan, mana perilaku yang mendukung dari pada proses belajar mengajar, dan mana yang membahayakan dari pada anak itu sendiri.

“Pihak sekolah perlu menginventarisir anak anak yang terlibat aksi untuk diadakan pembinaan,” tuturnya

Termasuk juga bagi siapapun yang itu sebagai pelaku, sehingga anak menjadi korban itu harus diusut tuntas. Entah aparat atau masyarakat lain yang memprovokasi aksi itu, itu harus bertanggung jawab.

pihaknya sudah berkordinasi dengan ketua komnas anak untuk bagaimana fenomena ini perlu diangkat menjadi isu nasional, tapi juga kebijakannya harus berdampak ke daerah. Tentu yang memiliki peranan penting adalah Kementrian Pendidikan baik di pusat maupun di daerah.

“Ini bukan persoalan memberikan sanki kepada anak tersebut, tetapi bagaimana memberikan pembinaan kepada mereka, mempersiapkan kurikulum yang lebih ke pendidikan karakter, mempersiapkan SDM guru menciptakan sekolah ramah anak.

Lutfi mengaku LPA Provinsi Banten dalam jangka waktu dekat ini akan melayangkan surat audiensi ke kepala Dinas pendidikan Provinsi Banten.

(Red)

Comments are closed.