Panitia Pelaksana Mukota Bandrol Kursi Kadin Cilegon Rp 300 Juta

0
37

CILEGON – (BTP) – Perhelatan untuk merebut kursi pimpinan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon periode 2019-2024 resmi dibuka pada Senin (14/10/2019) mendatang.

Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon Isbatullah Alibasja saat konferensi pers di Kantor Kadin Cilegon, kamis (10/10/2019) mengatakan, waktu pendaftaran kepesertaan dan verifikasi dibarengi dengan waktu dibukanya masa pendaftaran calon ketua, sebelum akhirnya puncak prosesi Musyawarah Kota akan digelar pada 14 November 2019.

“Diperaturan organisasi Kadin bahwa pengumuman tentang jadwal dan tahapan Mukota itu wajib diumumkan terhitung pada H-1 bulan. Dan ketentuan waktu pelaksanaan sudah kita bicarakan dengan Kadin Provinsi Banten, bahwa untuk pendaftaran peserta dan calon ketua Kadin itu mulai tanggal 14 Oktober hingga 8 November,” katanya.

Isbat menyatakan, seluruh mekanisme dan tahapan-tahapan Mukota mengacu pada Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia nomor: Skep/047/DP/VI/2018 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Mukota Kadin. Di dalamnya juga menyebutkan soal ketentuan dana partisipasi atau kontribusi bagi calon kandidat ketua Kadin.

“Untuk dana partisipasi calon kandidat telah kita diputuskan yang nilainya Rp 300 juta, angka tersebut dengan pertimbangan biaya akomodasi kegiatan Mukota yang ditambah 25 persen sesuai dengan ketentuan di pasal 4 peraturan organisasi (Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia nomor: Skep/047/DP/VI/2018). Kalau diasumsikan biaya akomodasi itu Rp 500 juta, dan kita asumsikan akan diikuti 2 sampai 3 hingga 5 calon, maka diputuskan oleh Kadin Banten bahwa syarat partisipasi calon ketua sebesar itu,” jelasnya.

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) juga menuturkan, besaran biaya partisipasi yang menjadi kewajiban bagi para calon Ketua Kadin untuk periode 2019-2024, tiga kali lipat dari sebelum Mukota pada periode kemarin sebesar Rp 100 juta.

“Waktu di Kadin Cilegon itu sebelumnya hanya ada AD/ART, tapi karena sering terjadi konflik saat Mukota karena ada pasal-pasal yang bias, maka untuk menjawab kekisruhan itu maka Kadin Indonesia membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam peraturan organisasi ini. Dulu tidak ada sumbangan kandidat dan syarat dukungan dalam AD/ART, sehingga kemudian panitia bisa membuat aturan itu, sehingga akhirnya konflik. Makanya kita (Panitia Mukota) berpedoman pada peraturan organisasi ini,” tutur Isbat. (RMP/BTP)

Comments are closed.