Temui Komisi II, DPD Al-Khairiyah Desak Walikota Cilegon Cabut Perwal No 25 Tahun 2014

0
36

CILEGON – (BTP) – Dewan Pengurus Daerah Al-Khairiyah mendatangi gedung DPRD Kota Cilegon dan menemui Komisi II DPRD untuk membantu mengurai persoalan yang ada di tingkat Madrasah Diniyah, kamis (17/10/2019).

Ketua DPD Alkhairiyah Sayuti Zakaria mengatakan, kedatangannya ini dilakukan untuk bagaimana para wakil rakyat bisa mendudukan bersama, antara Pemerintah Kota Cilegon, Dinas Pendidikan, dan Kementrian Agama dengan DPD Al-Khairiyah

“Kedatangan kami untuk menyampaikan aspirasi dari cabang-cabang terkait persoalan Madrasah Diniyah, untuk mencabut Peraturan Walikota (Perwal) perubahan yang dianggap melemahkan Perwal dan Perda. Kami ingin mencabut Perwal Perubahan yaitu no 25 tahun 2014, karena Perwal itu kami anggap melemahkan Perwal no 44 tahun 2011 dan Perda no 1 tahun 2008,” katanya.

Sayuti berharap, agar aspirasinya dapat difasilitasi untuk bertemu dengan pihak pemerintah serta beberapa lembaga pihak terkait untuk menyikapi dan merealisasikan dari Peraturan Walikota itu.

“Nanti kami akan mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk mengeluarkan surat edaran langsung, yang memberikan arahan dan perintah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts) untuk dibuatkan surat edaran bahwa syarat satu masuk SMP dan Mts adalah dengan Syahadat Diniyah,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon Qoidatul Sitta membenarkan bahwa, aspirasi yang datang dari DPD Al-Khairiyah adalah salah satunya meminta beberapa point pada Perwal no 25 tahun 2015 terkait Madrasah Diniyah itu segera di cabut.

“Ada beberapa aspirasi yang memang harus disampaikan kepada pihak eksekutif terkait Madrasah Diniyah,” katanya.

Sitta melanjutkan, terkait dengan dukungan permintaan pihak Al-Khairiyah, untuk mencabut atau merevisi Perwal Perubahan no 25 tahun 2015, dirinya tidak bisa memutuskan, melainkan mencarikan jalan keluar seperti duduk bersama.

“Kita akan memfasilitasinya, untuk eksekusinya adalah dari eksekutif itu sendiri. Kendati demikian, Komisi II akan manggil beberapa pihak terkait persoalan tersebut seperti, Dinas Pendidikan, Kementrian Agama atau yang membawahinya,” tukasnya. (RMP/BTP)

Comments are closed.