Polemik Perwal 25 Tahun 2014, DPD Al-Khairiyah Dengan DPD BKPAKSI Akhirnya Tabayun

0
21

CILEGON – (BTP) – Polemik Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 25 tahun 2014 antara DPD Al-Khairiyah yang meminta dicabut dengan DPD BKPAKSI Kota Cilegon yang meminta dipertahankan akhirnya kedua belah pihak bertabayun, kamis (25/10/2019).

Dalam kesempatan pertemuan itu dihadiri oleh Pengurus DPD Al Khairyah Kota Cilegon, DPC Al-Khairiyah Kecamatan Jombang, H. Ahmad Syukri (Wadir II BKPAKSI) dan beberapa pengurus Al Khairiyah lainnya.

Direktur Utama BKPAKSI Kota Cilegon Bayu Panatagama mengatakan, letak permasalahannya bukan ada di perbedaan itu, tapi ada pada diri kita sendiri, pada hati dan pikiran yang kita punya. Dan hal utama yang harus diperbaiki adalah pola pikir kita, terutama prasangka tanpa data dan fakta.

“Kita Sebagai muslim menjaga akal dan hati terhindar dari hal-hal yang merusaknya dan sudah menjadi kewajiban. Akal yang jernih akan menjernihkan ruang hati, yang akan melahirkan akhlak yang mulia. Dalam Islam kita mengenal istilah tabayyun, yang merupakan akhlak mulia yang sedari dulu sudah dicontohkan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasalam. Tabayyun menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial dan menjauhkan dari kesalahpahaman,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan, Ketua DPD Al-Khairiyah Sayuti Zakaria mengatakan, dengan adanya polemik ini marilah kita bertabayyun terlebih dahulu apabila mendengar berbagai isu-isu yang sengaja ingin memecah persatuan diantara kita, sesungguhnya tujuannya mendesak agar Pemerintah Kota Cilegon untuk mengimplementasikan dan memberlakukan Perda Nomor 1 Tahun 2008.

“Setelah duduk bersama antara jajaran pengurus DPD. Al Khairiyah dan DPD BKPAKSI Kota Cilegon dengan menyampaikan maksud dan tujuan masing-masing telah diketemukan titik kesamaan pandangan yaitu agar Perda dan Perwal yang mengatur tentang Regulasi Pendidikan Keagamaan Nonformal dalam bentuk MDTA dan TPA dalam dilaksanakan secara baik mulai tahun pelajaran 2020-2021 ini. Dan sesungguhnya Perda Nomor 1 tahun 2008 dan Perwal Nomor 44 tahun 2011 serta Perwal nomor 25 tahun 2014 sudah sesuai dengan Perudang-undangan dan peraturan diatasnya yaitu PP nomor 55 tahun 2007 dan PMA nomor 13 tahun 2014, jadi tinggal dilakasanakan,” tukasnya. (RMP/BTP)

Comments are closed.