6 Poin Butir Penolakan Buruh Disampaikan Ke DPRD Kota Cilegon

0
33

CILEGON – (BTP) – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, senin (20/01/2020). Akhirnya menemui para anggota DPRD Kota Cilegon.

Dalam hearing antara perwakilan buruh dengan Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon Sokhidin dan Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi dengan para anggotanya. Perwakilan buruh menyampaikan 6 butir aspirasinya yang dianggap merugikan kaum buruh.

“Ada 6 butir yang kami sampaikan, meski pemerintah beranggapan bahawa Undang_Undang tersebut dibuat untuk mengakomodasi aturan-aturan lama yang dinilai terpecah-pecah dan menghambat sektor ekonomi, yang pertama dengan dihapusnya Upah Minimum, Kedua Tidak Ada Lagi Pesangon, Ketiga Fleksibilitas Pasar Kerja dan Perluasan Outsorcing, Keempat Ruang Besar Untuk Tenaga Kerja Asing Tanpa Skill, Kelima Mengancam Hilangnya Jaminan Sosial, dan terakhir Hilangnya Sanksi Pidana Terhadap Pengusaha yang Melanggar Ketenagakerjaan,” kata Ketua FSPKEP Rudi Sahrudin.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon Sokhidin mengaku, akan menampung aspirasi yang disuarakan para buruh adalah normatif, meskipun sebetulnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ini belum disahkan dan masih berada di tangan Pemerintah. Pihaknya menyetujui aspirasi teman-teman buruh dan tentu ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD.

“Kami secepatnya akan sampaikan aspirasi dari teman-teman buruh kepada Ketua DPRD yang kebetulan hari ini sedang berada di Tangerang, yang kemudian akan dilakukan rapat pimpinan bersama Komisi II yang membidangi ketenagakerjaan,” tukasnya. (RMP/BTP)

Comments are closed.