Unjuk Rasa di DPRD, Buruh Di Kota Cilegon Tolak RUU Omnibus Law

0
23

CILEGON – (BTP) – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, senin (20/01/2020).

Ditengah-tengah aksi unjuk rasa berlangsung, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Rudi Sahrudin mengatakan, dalam aksi ini pihaknya bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain akan menyuarakan sikap pekerja Indonesia yang menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kita menolak Omnibus Law dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, karena Omnibus Law dinilai kaum buruh menjadikan pasar lapangan kerja semakin liberal. Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang merangkum semua hukum yang diperlukan untuk satu isu dan topik tertentu,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan seorang perwakilan buruh Johan Wahyudi, setidaknya ada 82 Undang-Undang yang akan terdampak akibat Omnibus Law yang saah satunya Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law akan berdampak pada pengurangan upah minimum, berpotensi terjadi diskriminasi, penghilangan jaminan sosial, serta hilangnya aturan hukum bagi perusahaan yang melanggar.

“Apabila disahkan Omnibus Law akan ada perubahan sistem tentang pengupahan, jika hari ini menggunakan sistem harian, kedepan akan menjadi perjam yang tentunya merugikan kami selaku buruh,” tuturnya (RMP/BTP)

Comments are closed.