Wakil DPRD Banten Minta Pemprov Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

0
26

SERANG, – Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menambah anggaran untuk penanganan virus corona. Karena sejauh ini ia menilai Pemprov kurang serius, hal itu terlihat dari masih kecilnya anggaran yang dikucurkan untuk penanganan virus corona. Padahal, data virus corona di Banten terus mengalami peningkatan.

“Saya melihat Pemprov tidak begitu serius melakukan pencegahan dan panangannya, ” katanya, Kamis (2/4/2020).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, sejak 14 Maret 2020 Provinsi Banten telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) atas virus corona. Saat itu kasus positif di Banten baru berjumlah dua orang. Setelah 28 hari kemudian, jumlah positif virus corona terus bertambah menjadi 93 orang dengan beberapa di antaranya meninggal dunia.

“Dilihat dari bertambah banyaknya korban, masa Pemprov cuma menganggarkan (Rp) 107,76 M (miliar), tidak ada 1 persen dari total APBD 2020 yang dipatok di angka (Rp) 13,2 triliun). Angka (Rp) 107, 76 M (miliar) untuk lakukan pencegahan aja enggak cukup,” paparnya.

Menurutnya, ketidakcukupan anggaran terlihat dari jumlah kasus virus corona di Banten menempati urutan ketiga secara nasional.

“Saya yakin bugdet Rp107, 76 miliar ini akan mengakibatkan lemahnya koordinasi Pemprov dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya,” katanya.

Ia menambahkan, alih-alih memberikan stimulus untuk pencegahan dan penanganan, pemprov malah meminta pemerintah kabupaten/kota menggunakan bantuan keuangan provinsi untuk penanganan corona. Padahal, anggaran itu sudah diplot oleh Kabupaten/kota untuk urusan dasar, baik itu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Ini kan menunjukkan pemprov tak punya strategi, hanya membuat edaran kepada kabupaten/kota tanpa melihat sisi lain yang dialami oleh mereka,” tuturnya.

Meski memberikan kritik, ia mengapresiasi kebijakan pemprov yang telah menyulap RSUD Banten menjadi RS khusus virus corona.

“Saya apresiasi langkah Pemprov yang menyulap RSUD Banten menjadi rumah sakit khusus Covid-19. Tapi bukan berarti abai terhadap RSU rujukan yang lain. Karena tak cukup hanya 250 tempat tidur untuk warga Banten,” ucapnya.

Saat ditanya apakah Pemprov Banten perlu melakukan karantina wilayah, Menurutnya karantina wilayah bisa dilakukan berbasis desa atau kelurahan dengan hukum yang dibentuk oleh pemprov. Selanjutnya pemprov juga mengucurkan anggaran untuk membantu desa/kelurahan bersangkutan.

“Bukan kerja sendiri-sendiri, parah nih. Sedih lihat masyarakat Down moralnya, banyak warga Banten yang mati dan sakit. Bikin KLB kok cuma mau main-main,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) per tanggal 31 Maret 2020 jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Banten mencapai 2.710, 266 di antaranya dinyatakan sembuh dan 2.444 rawat inap.

Kemudian, pasien dalam pengawasan (PDP) 357 orang. Rinciannya 33 dinyatakan sembuh, 305 dirawat dan 19 meninggal. Untuk kasus positif tercatat sudah mencapai 92, dengan rinciannya 6 sembuh, 73 dirawat dan 13 meninggal dunia.

Sementara, untuk pasien di RSUD Banten sampai 31 Maret 88, terdiri dari PDP 84 dan positif 4 kasus. (ADV)

Comments are closed.