Tak Kunjung Direalokasi, DPRD Banten Soroti Anggaran Sport Center

0
32

SERANG – (BTP) – Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo menyoroti anggaran pembangunan sport center yang dibiayai oleh APBD Banten tahun 2020 sebesar Rp 600 milyar yang sampai saat ini tak kunjung direalokasi peruntukannya pada penanganan sekaligus pencegahan penyebaran virus covid-19 di Provinsi Banten agar bisa ditekan.

Padahal, saat ini Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan banyak anggaran untuk penanganannya.

Dibagian lain, Pemprov Banten saat ini dihadapkan dengan persoalan lain, lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya terancam merosot tajam, pasca pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah.

“Ini memprihatinkan. Ditengah semangat pemerintah melakukan phisical dan social distance. Justru karena sport center ini merupakan simbol tempat berkumpulnya masyarakat,” katanya, selasa (07/04/2020).

Budi mengaku, keengganan merealokasi anggaran sport center tersebut, menunjukkan kepekaan terhadap social distance yang dimiliki pemerintah rendah. Bahkan, Pemprov Banten berencana untuk membangunan sport center dengan stadion berstandar internasional didalamnya, yang diperkirakan dapat menampung kapasitas 30 ribu penonton lebih.

“Pembangunan kawasan Sport Center menggunakan sistem anggaran multi years mulai dari tahun 2019 hingga 2021 itu dengan rinciannya pada tahun 2019 untuk pembangunan pondasi stadion utama sebesar Rp 80 milyar dianggarkan, disusul pada tahun 2020 ini untuk pembangunan stadion utamanya sebesar Rp 628 miliar, terakhir pada tahun 2021 untuk penyelesaian pembangunan stadion utama Rp 281 miliar,” ungkapnya.

Budi menyatakan, Sport Center tersebut akan dibangun di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, dengan seluas lahan mencapai 60 hektare dengan total anggaran Rp 900 miliar.

Sambung Budi, pihaknya juga mengkritisi Pemprov Banten yang dinilai dalam melakukan realokasi anggaran kuranf transparan kepada dewan, justeru terkesan diam diam, setelah telah mendapatkan keleluasaan dalam penganggarannya.

“Tanpa melibatkan DPRD selaku pemegang hak budget. Diskresi tanpa kendali akan merusak diskresi,” jelasnya. (RMP/BTP)

Comments are closed.