DPRD Banten Minta Pemda Berikan Dana Hibah Masyarakat Terdampak Covid-19

0
26

SERANG – (BTP) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten mengajak kepada Pemerintah Daerah mulai dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melakukan aksi nyata melakukan pemberian dana hibah kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Banten Andra Soni, aksi nyata tersebut jangan ditunda-tunda dan sesegera mungkin karena melihat kondisi saat ini masyarakat Banten sudah mulai terlihat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat pandemi covid-19 dengan imbauan pembatasan lainnya dari pemerintah dan harus berdiam diri dirumah.

“Saya mengajak kepada Pemerintah Daerah untuk segera memberikan bantuan, karena rencananya bantuan yang akan diberikan kepada 600 ribu lebih masyarakat Banten. Dimana masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu setiap bulannya, plus satu bulan cadangan berikutnya,” katanya, kamis (09/04/2020).

Andra mengimbau agar Pemprov Banten bisa segera bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menunda berbagai program dan kegiatan sebelumnya yang direncanakan, agar selanjutnya dapat memperhatikan dan mengedepankan kondisi masyarakat Banten saat ini yang sedang mengalami kesulitan akibat wabah pandemi virus corona.

“Dengan adanya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemerintah Desa yang sedianya untuk pembangunan fisik dapat kiranya lah direalokasi untuk penanganan masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan uluran tangan,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, pasca dikeluarkannya status KLB Covid-19 oleh Gubernur Banten pada 14 Maret lalu, berbagai aktifitas masyarakat mulai dilakukan dari dalam rumah untuk dapat menangkal virus corona.

“Ya mereka disuruh berdiam diri dirumah, ada masyarakat miskin, pekerja informal, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang secara perekonomiannya mulai terganggu sejak dikeluarkannnya kebijakan tersebut sehingga berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh,” ungkapnya.

Sementara itu diketahui, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini tengah melakukan refocusing anggaran dalam melakukan penanganan dampak ekonomi serta penanganan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat di Provinsi Banten. Khusus dalam penanganan jaringan pengaman sosial diatur untuk melakukan pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada setiap individu maupun masyarakat yang terdampak karena memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal atau harian, individu maupun masyarakat lainnya yang sangat rentan memiliki resiko. (ADV)

Comments are closed.