IKA Untirta: Pemindahan RKUD Dari Bank Banten ke BJB Sudah Tepat

0
31

SERANG – (BTP) – Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Asep Abdullah Busro menilai upaya pengalihan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Banten seperti sebelumnya dilakukan Gubenur Banten, Wahidin Halim, dari sebelumnya ada di Bank Banten, kemudian pindah ke BJB dinilai langkahnya sudah paling tepat melihat kondisi sekarang.

Sehingga diperlukan upaya responsif dan efektif dalam menyelamatkan keuangan daerah milik Pemprov Banten, sekaligus untuk memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 bisa segera terealisasi secara cepat.

Pihaknya menilai, kebijakan Gubernur Banten yang telah memindahkan RKUD Pemprov sudah tepat secara hukum, meski tanpa harus melalui persetujuan DPRD Banten.

“Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, penetapan lokasi RKUD sebagai rekening penyimpanan uang kas daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa perlu persetujuan DPRD,” katanya, minggu (26/04/2020).

Asep melanjutkan, hal itu sebagaimana dimuat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 bahwa, Gubernur selaku Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

“Termasuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, hal mana program BLT dari Pemprov Banten yang akan mencairkan dana dari kas daerahnya sebesar Rp 709 milyar sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat Banten yang terdampak covid-19,” ujarnya.

Sehingga, dalam keadaan mendesak, Gubernur harus segera mencairkan dan mendistribusikan kepada masyarakat, termasuk adanya kebutuhan belanja daerah dalam bentuk membayar biaya pegawai ASN, dan kepada pihak ketiga berkaitan pengadaan barang/jasa.

Disisi lain, terdapat fakta informasi terkait adanya kesulitan likuiditas di Bank Banten dan tidak dapat mencairkan dana untuk realisasi program bagi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pengelolaan pelaksanaan keuangan daerah Pemprov Banten.

Menyikapi adanya masyarakat yang antri melakukan pengambilan dana disejumlah kantor Bank Banten, IKA UNTIRTA berpendapat adalah suatu hal yang wajar dan bukan rush namun karena faktor adanya keperluan masyarakat mempersiapkan kebutuhannya menjelang Bulan Ramadan, antrian serupa juga terjadi pada bank yang lain namun tidak terpublikasi, masyarakat-pun tidak perlu khawatir terhadap dana mereka di Bank Banten karena dana mereka dijamin aman telah dilindungi dalam sistem proteksi perbankan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IKA UNTIRTA mengapresiasi langkah Gubernur Banten beserta Pemprov Banten selama ini yang telah melakukan upaya maksimal dalam langkah penyehatan dan penyelamatan Bank Banten dari tahun 2017 hingga 2019 antara lain dengan menganggarkan dana penyertaan modal proses marger Bank Banten dengan total dana penyertaan modal sebesar Rp 615 milyar, meskipun beberapa dana penyertaan modal tidak terealisasi akibat belum adanya rekomendasi dari KPK dan OJK, demikian pula terhadap Bank Banten seharusnya berkaitan permodalan tidak boleh bergantung sepenuhnya terhadap Pemprov Banten, telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penambahan dana, baik melalui skema right issu maupun bekerjasama dengan investor namun tidak terealisasi.

IKA UNTIRTA mendukung proses kerjasama penggabungan (marger) Bank Banten dan BJB sebagai upaya penyelamatan terhadap Bank Banten, dana pemprov Banten dan penyelamatan dana nasabah/masyarakat yang ada di Bank Banten, IKA UNTIRTA optimis langkah penyehatan dan penyelamatan Bank Banten melalui Tim Kerjasama yang telah terbentuk yang dipimpin oleh Ketua OJK selaku Ketua Tim Kerjasama dan beranggotakan Pemprov Banten, Pemprov Jabar, Direksi Bank Banten dan Direksi BJB tersebut akan berjalan dengan baik serta mampu menghasilkan solusi efektif dan akomodatif yang akan menyelamatkan dana Pemprov Banten, menyelamatkan uang nasabah/masyarakat serta memulihkan kesehatan Bank Banten agar dapat melaksanakan fungsi dan aktifitas perbankannya secara optimal dan berjalan normal kembali. (RMP/BTP)

Comments are closed.