Dewan Banten Dorong Pemprov Tidak Hapus THR Untuk Honorer

0
38

SERANG, – Anggota DPRD Banten Yoyon Sujana turut angkat bicara dengan beredarnya isu penghapusan tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga honorer di lingkungan Pemrpov Banten. Polemik yang berkembang tersebut bermula saat Pemprov Banten telah melakukan proses pergeseran anggaran atau refocusing tahap III untuk mengoptimalkan ketersediaan angaran dalam penanganan pandemik virus Corona atau Covid-19.

Menurut Yoyon, di tengah mewabahnya Covid-19, Pemprov Banten meski memastikan hak-hak yang harus diterima untuk tenaga honorer, termasuk THR.

“Saya berpendapat dalam suasana kejadian luar biasa wabah virus korona yang lagi kita takutkan ini, seyogyanya Pemprov Banten jangan hembuskan rencana buruk-buruk menghilangkan yang biasa diberikan kepada para pegawai, baik honorer maupun ASN, seperti THR, tapi malah harus menambah nilai THR tersebut dari biasanya,” tuturnya Jumat, (1/5/2020).

Politisi Demokrat itu mengharapkan, THR untuk tenaga honorer jangan sampai dihapuskan, justru malah harus dinaikkan nilainya, karena mengingat keadaan atau kejadian wabah Covid-19 ini berdampak nyata bagi semua rakyat tanpa terkecuali termasuk pada para honorer/pegawai.

Oleh karena itu, ia meminta Pemrov Banten untuk bertindak lebih bijak kepada rakyatnya tanpa tebang pilih termasuk pada para honorer.

“Sya minta Pemprov Banten untuk secepatnya realisikan dana bantuan dampak Covid-19 kepada mayarakat Banten termasuk dana Bankeu untuk kab/kota yang direfocusing ke penanganan Covid-19 masing-masing kab/kota se Provinsi Banten,” tandasnya.

Dilain tempat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, persoalan THR itu harus menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Ya semua kan ada aturannya. Ya kalau ada aturannya harus dibayarkan ya pasti kita ikuti aturan,” ucap Rina.

Diketahui, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten ada sekitar sebanyak 15 ribu pegawai honorer di Pemprov Banten. Rinciannya sekitar 8.700 lebih honorer yang bekerja sebagai guru dan 6 ribu lebih honorer atau non ASN di lingkungan Pemprov Banten. (ADV).

Comments are closed.