DPRD Banten Minta Pemprov Terus Genjot Potensi Pajak

0
27

LEBAK, – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk terus menggenjot capaian target pajak serta potensi yang ada di daerah.

Ade meminta agar pihak Bapenda Banten bisa memaksimalkan realisasi pendapatan target pajak. Tak hanya itu, menurutnya Bapenda juga harus mampu menyelesaikan tunggakan pajak yang saat ini masih menjadi persoalan.

”Bapenda Banten jangan hanya memikirkan target pencapaian pajaknya saja. Tapi, pikiran juga persoalan seperti tunggakan pajaknya. Jangan sampai di setiap tahun malah angka itu muncul menjadi tunggakan yang tidak pernah bisa dibereskan,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, salah satu faktor persoalan dalam tunggakan pajak, salah satunya yaitu terjadi perumusan proses penagihan pajaknya. Menurutnya hal itu harus dipikirkan, misalnya soal pengguna air bawah tanah (ABT) atau sumur bor. Maka, Bapenda jangan hanya terbentur karena perusahaan atau badan lainnya yang tak bisa diambil pajaknya dengan alasan Surat Izin Pengguna Air (SIPA), sehingga tidak dapat memungut pajak tersebut.

”Semua wajib pajak (WP) harus dibayar pajaknya. Tidak ada alasan apapun terkait itu. Seperti pajak air, dan pajak-pajak yang lainnya. Karena, bunyi Peraturan daerah (Perda) mengamanatkan, barang siapa yang memanfaatkan atau mengambil air permukaan wajib membayar pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut Ade juga memberikan saran agar pihak Bapenda Banten dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi bagaimana cara menggali potensi sektor pajak tersebut. Karena, antara Bapenda Banten dan pemerintah daerah setempat, kata Ade, nantinya akan ada bagi hasil dari sektor pajak tersebut.

”Harus dapat diselesaikan rumusannya. Baik dari struktural organisasi yang harus menggambarkan kejelasannya, maupun solusi dari penagihan pajak itu sendiri,” tuturnya.

Dilain tempat, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bapenda Banten wilayah Lebak, Iwan Hermawan mengatakan, pihaknya terus berupaya melaksanakan program pembangunan yang menjadi satu agenda dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk pembangunan Provinsi Banten, salah satunya memaksimalkan potensi pajak.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat wajib pajak, baik melalui Samsat keliling (Samping), Samto serta razia pajak kendaraan. “Potensi lain, seperti pajak air permukaan masalahnya adalah pada proses penagihan pajak,” tandasnya. (ADV).

Comments are closed.