Sejumlah Ormas Dan LSM Desak Polres Cilegon Cabut Status DPO HS

0
29

CILEGON – (BTP) – Munculnya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh HS, dinilai oleh sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari para tokoh LSM, Ormas dan lembaga bahwa perkara tersebut dinilai lemah dan banyak kejanggalan.

Para Ketua dan LSM dan Ormas yang tergabung dalam barisan penyelamatan aktifis Kota Cilegon mendesak kepada Polres Cilegon agar mencabut status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap HS lantaran tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga berharap aparat penegak hukum bisa bekerja secara profesional dengan mengacu asas praduga tak bersalah.

Ketua Karang Taruna Kota Cilegon Rahmatullah Ramidin mengatakan, pihaknya prihatin adanya persoalan hukum yang melibatkan HS yang saat ini masih tercatat sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Pihaknya akan mengawal kebenaran dan mencari fakta kebenaran yang dituduhkan HS.

“Saya sangat menyayangkan dan merasa prihatin dengan persoalan yang menimpa saudara kita, dan kami mendesak kepada aparat penegak hukum agar lebih bijak dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah karena status DPO yang disematkan kepada saudara kita HS ini sungguh berat konsekwensinya. Saya juga memohon kepada Pak Kapolres Cilegon agar mencabut status DPO terhadap HS dan kami sebagai mitra pemerintah dan Polres Cilegon juga tentunya sangat berharap agar permasalahan segera bisa diselesaikan,” katanya, sabtu (05/09/2020).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua GP Ansor Kota Cilegon Soleh Syafei mengharapkan adanya keadilan dalam penyelesaian terhadap kasus yang menimpa HS. Menurutnya persoalan yang sedang dialami HS saat ini sedang dalam kondisi tidak stabil karena dalam waktu bersamaan (HS) sedang menghadapi persoalan rumah tangga dan penyebaran isu dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“GP Ansor siap membantu menyelesaikan persoalan yang menimpa saudara kita HS dan kepada Polres Cilegon kami mendesak adanya pihak lain agar tidak ikut campur untuk menghindari suasana yang dibuat semakin keruh,” ungkapknya.

Sementara itu, Ketua Padepokan Silat Semar Gelung berharap penyelesaian terhadap kasus yang menimpa saudara HS dapat segera diselesaikan mengingat saat ini sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar suasana tetap kondusif.

“Kami berharap adanya penyelesaian terhadap saudara HS, karena saat ini sedang melaksanakan Pilkada, dimana kami memerlukan iklim yang kondusif,” harapnya.

Mahdi selaku Ketua LSM Barisan Anak Raja juga berhadap Polres Cilegon sebagai pihak penegak hukum bisa berlaku kooperatif dalam menangani kasus yang menimpa HS yang dinilainya hanya sepihak dan merugikan keluarga HS.

“Dengan terbitnya DPO terhadap HS, keluarga besar HS merasa dirugikan terlebih dengan adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan meminta pihak Polres Cilegon agar mencabut status DPO HS,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak keluarga HS sendiri sudah angkat bicara dan akan melaporkan balik terkait tuduhan yang menurut keluarga HS tidak benar. (GUN/BTP).

Comments are closed.