DPKPTB Kabupaten Serang Komitmen Tuntaskan Program Rutilahu

0
36

SERANG, – Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang berkomitmen menuntaskan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Berdasarkan SK bupati tahun 2018 tentang Tentang Data Terpadu Program Penanganan Rutilahu bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Serang pada tahun 2019 yang terdaftar sebanyak 8.884 unit.

“Jumlah tersebut berkurang menjadi 6.996 unit setelah dilakukan penanganan pada tahun 2019 lalu. Perbaikan RTLH ini akan terus dilanjutkan, karena masih ada 4.451 RTLH yang harus diperbaiki,” ujar Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang, Toni Kristiawan kepada wartawan belum lama ini.

Toni mengungkapkan, bahwa progres perbaikan rutilahu terus mengalami perubahan. Sejalan dengan sinergi program antara pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab Serang, infak ASN, Baznas Kabupaten Serang, dan sumbangan pihak swasta.

“Keunikan dan keunggulan program perbaikan rutilahu atau RTLH ini, karena ada sinergi para stakeholder. Serta ucapan terima kasih kepada masyarakat yang turut membantu swadaya perbaikan rumah tidak layak huni,” ujar Toni

Toni memaparkan, pada tahun 2016 lalu, terdapat 11.672 RTLH. Kemudian melalui sinergi program, jumlah tersebut berkurang menjadi 6.996 unit. Perbaikan RTLH ini terus berlanjut, masih ada 4.451 RTLH yang harus diperbaiki, ujarnya.

Untuk tahun 2020, kata Toni, sumber perbaikan RTLH dari APBD Kabupaten sebanyak 925 unit, APBD Banten 100 unit, APBN (BSPS regular) 1.100 unit, dana Baznas dan CSR 100 unit, dan APBN (BSPS strategis) 320 unit. Total tahun ini diperbaiki 2.545 unit. Jumlah RTLH yang diperbaiki terus berubah, seiring dukungan dari banyak pihak. Termasuk kenaikan bantuan dari APBN, ujarnya.

Biaya membangun persatu rumah
Untuk Penanganan RTLH oleh Pemkab Serang menggunakan Dana Bansos APBD Kabupaten Serang, dianggarkan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari bantuan untuk biaya bahan material/bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp2,5 juta.

Sedangkan pemerintah pusat melaksanakan program penanganan RTLH menggunakan Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) dengan anggaran perumah sebesar 17,5 juta yang terdiri dari 15 juta untuk material/bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah.

“Pemerintah Propinsi Banten juga melaksanakan penanganan RTLH dengan biaya per-rumah sebesar 40 juta rupiah untuk pembelian bahan bangunan/material. Baznas juga melaksanakan penanganan RTLH dengan biaya per-rumah sebesar 20 juta rupiah yang dibantu oleh TNI melalui program TMMD,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk penanganan RTLH tidak dilihat dari sisi rumah per-rumah, tetapi dilihat dari tingkat kemiskinan keluarga yang didalamnya terdapat unsur penilaian rumah. Sehingga penanganan RTLH merupakan bagian dari penanganan kemiskinan yang berdampak pada kekumuhan. “Persyaratan penentuan lokasi RTLH diawali dengan identifikasi perumahan kategori kumuh, meliputi identifikasi terhadap kondisi keluarga miskin, satuan perumahan dan permukiman, kondisi kekumuhan, legalitas lahan dan pertimbangan lain,” tandasnya.

Salah Satu Warga Terharu mendapatkan bantuan Rutilahu

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang Ir. Irawan Noor memaparkan, untuk program kerja DPKPTB Kabupaten Serang di 2020 sendiri, progresnya sudah mencapai 80 persen yang terdiri dari Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembuatan Pusat Informasi Pariwisata (PIP) di Kecamatan Anyar, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta pendidikan.

Kemudian rutilahu sendiri lanjut Irawan, program tersebut digarap dari beberapa sumber pembiayaan. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang 2020 memperbaiki 825 unit rumah yang menghabiskan dana kurang lebih Rp 18 Miliar. “Masing-masing rumah dijatah Rp 20 juta. Penyelesaiannya sudah 80 persen, pembayarannya sudah 50 persen, dan segera diselesaikan,” ujarnya.

Irawan menambahka, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), ada 1.100 unit dan baru dikerjakan 50 persen. Sedangkan dari APBD Provinsi Bnaten, menunggu konfirmasi karena uangnya masih dalam proses untuk membangun 100 unit rutilahu dengan biaya Rp 40 juta per rumah. “Selanjunya ada juga Corporate Social Responsibility (CSR) dari Koperasi Benteng Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Serang yang masih jalan terus,” pungkasnya. (Advertorial)

Comments are closed.