Soal Penolakan UU Cipta Kerja, Wakil Ketua DPRD Banten Himbau Mahasiswa Tempuh Judicial Review

0
25

SERANG – (BTP) – Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo menghimbau kepada para pendemonstran dan mahasiswa yang menolak disahkannya UU omnibuslaw Cipta kerja untuk menempuhnya melalui jalur hukum melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) jika UU tersebut dianggap memberatkan, khususnya kepada kaum buruh dan mahasiswa, karena khawatir kuliahanya terancam putus pasca disahkannya UU tersebut.

Menurutnya, disuasana pendemi covid-19 seperti sekarang, pendemonstran tetap harus memperhatikan kesehatannya masing-masing agar tidak terpapar oleh virus corona, dengan berkerumun dalam menyampaikan aspirasinya dimuka umum.

Dirinya memastikan, pihaknya akan terus mendukung gerakan mahasiswa dan buruh, seperti sebelumnya sudah telah dilakukannya DPRD Banten mulai bulan Februari kemarin, pihaknya mengaku telah berkirim surat kepemerintah pusat, agar UU tersebut bisa batal disahkan, sesuai tuntutan dari kaum buruh yang ada di Provinsi Banten.

“Sejak bulan Februari lalu kita ikut mendukung. Agar pusat memperhatikan hak-hak dasar buruh sebelum akhirnya UU cipta kerja ini disahkan. Tetap jaga kesehatan. Bagi masyarakat yang berkeberatan bisa menempuhnya melalui proses judicial review agar tidak terpapar covid-19,” terang Budi, rabu (14/10/2020).

Menurutnya, PKS tetap kompak seperti yang sebelumnya pernah dilakukan pihaknya, Fraksi PKS DPRD Banten sebumnya telah menerbitkan pernyataan sikapanya terhadap penolakan UU cipta kerja, sama seperti yang dilakukan oleh kader PKS di pusat.

Untuk diketahui, selain PKS, datang dari partai Demokrat yang menyetakan sikapnya menolak UU Cipta Kerja batal disahkan, meski akhirnya UU Cipta kerja saat ini sudah disahkan.

Sebelum akhirnya gejolak penolakan UU Cipta kerja terjadi hampir disemua darah, termasuk di Provinsi Banten.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tangsel, Khaidir Ali mengaku belum puas, meski telah berhasil menemui salah satu perwakilan dari DPRD Banten. Namun, kata dia, hal itu belum cukup mewakili suara masyarakat di Provinsi Banten.

Menurutnya, itu karena, selain kader PKS dan Demokrat, ada kader dari partai lain di DPRD Banten yang mewakili suara masyarakat Provinsi Banten yang seharusnya ikut menyuarakan aspirasi masyarakat. (DEN/BTP)

Comments are closed.