Pemkab Serang Terima Fasos Fasum dari PT HGP

0
57

SERANG, – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang Ir. Irawan Noor mendampingi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto dalam acara penandatangan serah terima Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitasi Umum (Fasum) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dengan PT. Hamparan Graha Pratama (HGP) di pendopo bupati Senin, 19 Oktober 2020.

Penandatangan berita acara serah terima dilakukan oleh Pjs Bupati Serang, Ade Ariyanto dan Direktur PT. HGP, Eman Suherman. Adapun Fasos Fasum yang diserahkan yakni berada di perumahan Bumi Ciruas Permai (BCP) 1 dan 2 di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas.

Dalam kesempatan itu, Direktur PT. HGP, Eman Suherman memaparkan, fasos fasum yang diserahkan kepada Pemkab Serang meliputi saran ibadah Masjid, infrastruktur Jalan, lapangan, Gedung Madrasah, Gedung sekolah dasar (SD), tempat pemakaman umum (TPU), kantor pemasaran dan lainnya.

“Prosesnya tidak lama, cepat hanya beberapa bulan karena memang semua (berkas) kita lengkapi. Mudah-mudahan dengan serah terima fasos fasum bermanfaat dan masyarakat semakin sejahtera,”ujar Eman usai serah terima.

Eman menjelaskan proses serah terima fasos fasum hanya memakan waktu singkat. Sekitar beberapa bulan lalu tim dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang mendatangi pihaknya, kemudian tim dari PT. HGP langsung menyiapkan semua kelengkapan berkas yang diminta.

“Sangat kondusif, sangat baik prosesnya. Pada dasarnya kita ada niatan baik untuk mennyerahkan ke pemda, jadi semua berkas pun kita lengkapi sebelum diminta. Kita kooperatif kok, dan kita selalu ada di lapangan,”terang Eman.

Sementara Pjs Bupati Serang Ade Ariyanto mengatakan, untuk percepatan fasos fasum sebenarnya tanpa dibentuk satgas kolaborasi pemda, dewan dan seluruh aparat kecamatan dan desa sudah berjalan.
“Ini kan perlu lobi lobi dari sekian (pengembang) yang dilaporkan masih ada ratusan (yang belum diserahkan) terutama yang pengembangnya hilang, kalau yang ada nggak susah,” ujarnya kepada wartawan.

Ade mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi kepada 120 pengembang. Dari total 120 pengembang baru sekitar 20 sampai 30 pengembang yang sudah menyerahkan. “Nanti kita buat verifikasi yang dokumen lengkap ada itu bisa kita proses, yang penting dokumennya ada,” tuturnya.

Ia mengatakan dengan dibentuk satgas, diharapkan nantinya bisa mempercepat proses penyerahan tersebut. “Makanya dengan satgas terbentuk nanti mudah mudahan bisa ditindak lanjuti cepat, program kerjanya punya skala prioritas. Yang jelas pola ini cukup jadi percontohan dengan waktu cepat bisa serahkan Insya Allah,” tuturnya.

Foto bersama saat acara penandatangan serah terima Fasos Fasum di pendopo bupati Senin, 19 Oktober 2020.

Ditempat yang sama, Kepala DPKPTB Kabupaten Serang Ir. Irawan Noor menambahkan, bahwa kesulitan dalam memproses serah terima Fasos dan Fasum dikarenakan pengembangnya sudah tidak ada.

Ia mencontohkan, ada dua perumahan yang pengembangnya sudah tidak ada, diantaranya Griya Serdang dan Harjatani Indah. Oleh karena itu pihaknya terkendala untuk memproses serah terima fasos fasum perumahan tersebut.

“Dia menganggap, mungkin pembangunan sudah selesai. Ada perumahan yang lama, tapi pengembangnya masih eksis. Ada yang lama, pengembangnya tidak ada, tapi dokumen perizinannya ada. Nah yang dua ini, tidak ada sama sekali,” tuturnya.

Namun demikian, untuk menelusuri data-data perumahan tersebut, pihaknya akan meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, minimal ada izin lokasi dan siteplannya. “‎Seperti Cikande Indah saja, kita bisa bertemu dengan pengembang setelah hampir dua bulan, kontak sana kontak sini. Ternyata setelah ketemu, mereka kooperatif,” ujarnya.

Irawan menambahkan, fasos fasum perumahan yang sudah diserahkan, semuanya ada 13 perumahan. Selain itu, pada bulan ini pihaknya juga akan memproses penyerahan fasos fasum di 4 perumahan.

“‎Tapi kita juga enggak asal serah terima. Jadi harus ada verifikasi seperti uji keabsahan antara gambar, data dan lapangan, misalnya kalau disitu ada lahan untuk peribadatan 1000 meter, ya harus kita lakukan verifikasi, kita ada tim disini dan itu melibatkan juga unsur desa, unsur masyarakat, Kecamatan, PU dan beberepa OPD terkait,” tandasnya. (Advertorial).

Comments are closed.