Komisi II Dorong Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

0
43

Pandeglang, – Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang merasa prihatin dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Pandeglang. Pasalnya, dari laporan masyarakat petani dibeberapa wilayah menjadi lumbung padi sulit mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

“Iya benar memang berdasarkan hasil laporan dari para petani dan pantauan kami dilapangan, masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di kios-kios yang ada. Ini suatu keperihatinan bagi kami,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Agus Sopian, SP dari Fraksi PKS kepada media, Jumat (13/11/20)

Menurut Agus yang didampingi anggota H Anton dari Fraksi Golkar yang juga selaku Ketua HKTI Pandeglang ini, pihaknya telah meminta kepada Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi untuk secepatnya menindak lanjuti laporan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.”Kami dari Komisi II DPRD Pandeglang mendorong Dinas Pertanian secepatnya menindaklanjuti membuat surat ke pemerintah pusat untuk penambahan kuota pupuk bersubsidi itu. Kasihan masyarakat petani yang saat ini sangat membutuhkan, dan meminta kepada para penyuluh untuk tanggap dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi itu.” tandas Agus yang diamini oleh Anton yang juga Ketua HKTI tersebut.

Sementara Uun Juandar, SP, MM selaku Kabi Prasarana Pertanian pada Distan Kabupaten Pandeglang mengatakan bahwa bukan adanya kelangkaan pupuk, namun masih banyak para petani belum memahami sistem aplikasi online dengan e-KTP. Dimana masih banyaknya para petani belum terkaper disistem aplikasi tersebut.”Sebenarya secara global kita masih surplus, hanya saja untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu harus melalui berbasis elektronik dimana para petani belum memahami e-KTP itu. Ini memang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, butuh proses dan kami terus sosialisasikan bekerjasama dengan para PPL dan pihak kecamatan.” terang Uun saat dikonfirmasi media diruang kerjanya.

Dikatakan Uun, Distan Kabupaten Pandeglang sudah membuat permohonan kuota tambahan kepada pusat melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten.”Kita bergerak cepat mengupayakan masalah penambahan kuota pupuk bersubsidi ke pusat. Adapun mekanisme penyalurannya dari produsen ke distributor sampai kios pupuk lengkap (KPL). Dan kami terus berupaya agar semua petani terinput dan terunggah dalam sistem Elektronik Rencana Devinitif Kebutuhan Profit (E-RDKK) yang belum terinput.” pungkasnya.

(Red)

Comments are closed.