Pengesahan APBD 2021 Banten Tunggu Hasil Pertemuan Kemendagri Dan Asosisasi Dewan se-Indonesia – Bantentop

0
34

SERANG – (BTP) – Sampai saat ini APBD Provinsi Banten tahun 2021 belum diarahkan. Bahkan, molor dari jadwal yang sebelumnya dijadwalkan untuk diparipurnakan Selasa (24/11/2020) kemarin.

Meski begitu, Pemprov Banten kembali mengagendakan rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan APBD 2021 agar bisa digelar, Senin (01/12/2020) besok.

Wakil ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, selain tengah melakukan pembahasan anggaran tambahan pada RAPBD Provinsi Banten tahun 2021, pihaknya juga masih menunggu hasil pertemuan anatara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar satuan regional, sebelum nantinya APBD Bantem disahkan.

“Paripurna pengesahan APBD 2021 dijadwalkan Senin depan, dan itu sudah dibanmuskan. Karena kita masih menunggu hasil peretemuan antara Kemendagri dengan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia yang membahas Perpres 33,” katanya.

Menurut Budi, selain itu, alasan lain batalnya pengesahan RAPBD 2021 karena masih adanya pembahasan khususnya terkait penambahan anggaran pada APBD Provinsi Banten tahun 2021. Salah satunya terkait penyertaan modal kepada BUMD Agrobisnis Mandiri dari sebelumnya direncanakan pada tahun depan mendapatkan Rp 20 miliar, naik menjadi Rp 45 miliar.

“Ada penambahan Rp 503 miliar. ada rice miling, penambahan agrobisnis, tambahan tempat sampah regional, bankeu (bantuan keuangan) kabupaten/kota,” ujarnya.

Meski begitu, Budi memastikan pengesahan Rancangan APBD 2021 tidak melanggar aturan.

“Kita menunda, tapi tidak melewati aturan di bulan November ini,” imbuhnya.

Sementara, Sekda Banten, Al Muktabar mengatakan, raoat antara TAPD dan Banggar hari ini sudah masuk pada tahap finalisasi.

“Pleno hari Sabtu. Paripurna Senin. Normatif saja,” kata Muktabar.

Infromasi yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas untuk setiap pejabat pemerintah regional akan dipangkas hingga 75 persen untuk tiap kali perjalanan dinas. Aturan itu berlaku efektif mulai tahun depan sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Perpres 33 itu mengatur tentang batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Itu meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan.

(Den/Btp)

Comments are closed.