P4 Akan Laporkan Soal Perumahan Bersubsidi Pada Kementerian PUPR

0
106

Pandeglang, (BTP) – Dengan banyaknya perumahan bersubsidi yang ditengarai mangkrak dan tidak banyak diminati pâra konsumen sesuai pengajuan awal oleh para pengembang di wilayah Kabupaten Pandeglang. Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) Kabupaten Pandeglang berencana akan membuat laporan kepada pihak Kementerian PUPR RI soal hal tersebut.

“Iyah benar berdasarkan hasil investigasi dan kajian kami dengan banyaknya perumahan bersudsidi di wilayah Kabupaten Pandeglang yang mangkrak alias terbengkalai oleh pâra pengembang yang disinyalir hanya meraup keuntungan dengan pembebasan lahan dari BTN selaku perbankan yang ditunjuk oleh pẻmerintah yang menyalurkan rumah bersubsidi itu. Maka, P4 akan membuat laporan pada Kementerian PUPR RI,” terang Arif Ekek selaku Koordinator P4 Kabupaten Pandeglang, kepada media, Sabtu (17/04/21).

Menurut Arif Ekek, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang bertanggung jawab yang terus memacu realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sejalan dengan komitmen perseroan mendukung Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hingga April 2021, Bank BTN tercatat telah banyak merealisasikan penyaluran rumah bersubsidi yang dibangun oleh pâra pengembang sesuai yang dimohon tersebut. Namun pada kenyataannya, apa yang salah ternyata terlihat banyak rumah bersubsi itu terbengkalai. Padahal masyarakat di Kabupaten Pandeglang banyak yang belum memiliki rumah dengan cara mudah dan terjangkau tersebut.

“Kami mendesak tim péngawas turun ke lapangan mengevaluasi para pengembang berbagai kendala yang terjadi sehingga mengakibatkan perumahan bersubsidi itu mangkrak dan minim konsumen. Dengan demikian target dan rencana Presiden Jokowi dapat benar-benar dirasakan masyarakat program 1 juta rumah bersubsidi,” bebernya.

P4 lanjutnya, menilai bahwa PT.BTN hanya mengejar target realisasi penyaluran semata dengan memudahkan mêrealisasikan para pengembang di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan target útamanya adalah disinyalir untuk melakukan pembebasan lahan perumahan bersubsidi yang diajukan oleh para pengembang tersebut.”Kita menduga àda indikasi pembobolan uang negara dalam hal itu. Maka kami pun akan merekomendasikan meminta para penegak hukum untuk mengusut dugaan itu,” jelasnya lagi.

Sebelumnya, diberitakan Perumahan bersubsidi yang ada di Kabupaten Pandeglang banyak yang terlantar akibat minimnya daya minat/beli masyarakat terhadap perumahan bersubsidi tersebut. Namun, meski terlantar dan minimnya konsumen, anehnya masih banyak pengembang disetiap kecamatan menyediakan lahan dan membangun unit rumah bersubsidi tersebut.

“Benar dari hasil investigasi dan pẩntauan kita di lapangan banyak perumahan bersubsidi terlantar dan diterhenti pembangunannya oleh pihak pengembang. Namun disisi lain, terlihat banyak pengembang dibeberapa daerah di Kabupaten Pandeglang yang sedang melakukan pembebasan lahan dan sedang melakukan pembangunan belasan unit bahkan puluhan unit rumah secara bertahap dibangun sambil menunggu angkat kredit dari pihak bank yang ditunjuk oleh kementerian perumahan rakyat,” ungkap Apandi Jarkasih Nur selaku Ketua Umum Badan Pemantau Pembangunan Provinsi Banten (BP3B) yang dídampingi Koordinator Bidang Pèngawasan, Ẹ.Jauhari kepada media, Minggu (28/03/21).

Menurut Apandi, menjamurnya properti atau pengembang perumahan bersubsidi dibeberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang tidak lain mudahnya pembuatan izin prinsif sebagai salah satu persyaratan pengajuan dana/anggaran pembebasan lahan untuk perumahan bersubsidi tersebut kepada pihak Bank Tabungan Negara (BTN) yang ditunjuk atau diberikan tanggungjawab oleh pẻmerintah melalui Kementerian Perumahan/Kementerian PUPR untuk mengelola keuangan bersubsidi untuk rakyat yang belum memiliki rumah dan berpengahasilan rendah. (Yan/De/BTP)

Comments are closed.