Bamus DPRD Banten Jadwal Ulang Paripurna Penyerahan LHP BPK-RI

0
15

SERANG, – Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Penjadwalan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Ketua DPRD Provinsi Banten pada Rabu (19/05/2021).

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Anggota DPRD Banten H. Suparman, SH. M.Si, H. Muhsinin, SE. M.Si, Ir. H. Tb. Luay Sofhani dan H. Juheni M. Rois, Lc., M.Pd. serta Kepala Bagian Hukum dan Persidangan H. Furkon, AP., M.Si, dan jajaran staf. Rapat juga dihadiri secara virtual oleh Wakil Ketua DPRD M. Nawa Said Dimyati dan Anggota DPRD Ria Mahdia Fitri, Asnin Syafiuddin dan Hj. Tati Nurcahyana.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menjelaskan, bahwa agenda rapat Badan Musyawarah hari ini adalah terkait penjadwalan ulang pelaksanaan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2020.

“Hari ini kita berkumpul untuk menindaklanjuti terkait permintaan BPK tentang rapat yang semula akan diadakan pada hari ini yaitu tanggal 19 Mei 2021 kemudian diundur ke Hari Senin tanggal 24 Mei 2021, hal tersebut disampaikan BPK ke DPRD baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Banten telah melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya diperiksa oleh BPK RI. Andra Soni menjelaskan, bahwa penyerahan hasil laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah khusus di tingkat Provinsi harus dilaksanakan di dalam rapat paripurna. “Jika pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, mereka semua diundang dan berkumpul di Kantor BPK untuk penyerahan laporan hasil pemeriksaan, sedangkan untuk pemeriksaan laporan keungan pemerintah daerah di tingkat provinsi, laporan hasil pemeriksaan BPK harus disampaikan di dalam rapat paripurna, oleh karena itu perlu adanya musyawarah terkait penentuan tanggal pelaksanaan rapat paripurna,” jelasnya.

Anggota Badan Musyawarah juga menerima permintaan penjadwalan ulang tersebut namun juga menawar agar rapat paripurna diadakan tidak di hari senin tanggal 24 Mei 2021 melainkan diadakan pada Hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atau Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021.

Adapun hasil dari Rapat Badan Musyawarah hari ini adalah penjadwalan ulang rapat paripurna laporan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada tanggal 24 Mei 2021 diajukan kembali oleh DPRD Banten untuk dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, untuk kepastian dari jadwal tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan akan melakukan komunikasi langsung ke BPK RI terkait penjadwalan ulang tersebut. (ADV)

Comments are closed.