Menang Gugatan, Dishub Kota Cilegon Segera Kelola Smart Parking di Ruko PCI

0
35

CILEGON – (BTP) – Pengadilan Negeri Serang akhirnya memutuskan dengan menolak gugatan permohonan dari PT Sumber Arta Girga selaku tergugat 2 Hindarta Wirawan Lim yang mewakili para pengelola ruko PCI yang menggugat Pemerintah Kota Cilegon, UPT Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon selaku tergugat 1 pada proses hukum perkara perdata mengenai penyelenggaraan parkir komersil ruko PCI Cilegon.

Menolak gugatan tersebut berdasarkan amar putusan dengan nomor perkara: 115/Pdt.G/2020/PN.Srg pada Rabu 2 Juni 2021. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Kemudian pada putusan itu juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.855.000. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Selasa 25 Mei 2021.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi mengaku bersyukur Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini UPT Perparkiran Dinas Perhubungan menang dalam gugatan tersebut. Dishub selanjutnya akan meminta arahan dan petunjuk kepada Wali Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah lebih lanjut.

“Kita akan melanjutkan sesuai ketentuan fasos fasum sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Cilegon yang menjadi tupoksi Dishub adalah pengelolaan perparkiran. Dan akan memberlakukan parkir otomatis di Blok A dan KK untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir,” katanya, Kamis (10/06/2021).

Uteng mengaku, saat ini dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri, Dishub bisa mengelola parkir dengan basis smart parking yang nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Kita punya waktu selama 14 setelah amat putusan ditetapkan, setelah berkekuatan hukum tetap kita langsung terapkan perparkiran, dan akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 100 persen kita targetkan untuk Pendapatan Asli Daerah dari parkir yang ditarget sekitar 500 juta rupiah. Itu waktu tahun 2020 lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Hendra Pradipta berharap para pengembang lainnya yang belum menyerahkan fasos fasum bisa segera menyerahkan ke Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan putusan tersebut.

“Bagi pengembang yang lainnya bisa menyerahkan ke Pemerintah Kota Cilegon terkait fasos fasum. Kita juga sudah melakukan konsultasi ke Kejari pada bagian Datun terkait hal ini. Kita diminta untuk menyiapkan semuanya, baik lahan parkir dan PJU maupun yang lainnya berkenaan dengan kebutuha parkir,” pungkasnya. (Red/Btp)

Leave a reply