SERANG – (BTP) – Pengurus Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Provinsi banten Doni Agusty mengaku kecewa atas tidak adanya suport dari Pemerintah Provinsi Banten dan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Banten, terhadap atlit selancar Latif Arakasa yang bertarung diajang PON ke XX Papua.

“Kami dari PSOI Provinsi Banten sangat kecewa kepada Pemerintah Provinsi Banten yang sama sekali tidak memberi dukungan untuk atlit selancar Banten yang turun di PON Papua tahun ini,” kata Doni Agusty, Rabu (22/09/2021).

Lanjut Doni, meski demikian PSOI tak patah arang, Latif Arakasa tetap berangkat ke PON Papua dengan tetap membawa bendera provinsi banten ke ajang bergengsi tingkat nasiona itu. Padahal sebelumnya Doni mengaku, dirinya beserta tim sudah berupaya, baik ke pemerintah provinsi maupun KONI Banten, namun hasilnya nihil. Hingga hari pemberangkatan tak ada satupun kabar baik yang diterimanya berkaitan dengan bantuan finansial baik dari pemprov banten maupun KONI Banten, untuk keperluan akomodasi maupun transportasi pemberangkatan atlit dan official menuju PON Papua.

“Yang berangkat itu 1 atlit atas nama Latif Arakasa, 1 pelatih dan 1 official, kami di papua selama 5 hari mulai 21 september sampai 25 September nanti,” ujarnya

Doni menambahkan, Latif Arakasa mengikuti 2 cabang yakni Nomor cabang Man Shortboard (papan pendek putera) & Nomor Cabang Aerial (mengudara).

“Alhamdulillah di nomor cabang Aerial (mengudara) Latif Arakasa atlit selancar dari Banten masuk semi final, sementara untuk man shortboard (Papan pendek putera) besok memasuki Round 3, do’akan semoga Latif Arakasa lolos jadi juara,” tambahnya.

Doni berharap, kedepan Pemerintah Banten maupun KONI Banten bisa lebih sensitif lagi demi kemajuan olahraga di Provinsi Banten.

“Jangan terlalu kaku lah ya, ini demi mengharumkan nama daerah lho, kalau bukan pemerintah daerahnya dan organisasi keolahragaanya dalam hal ini KONI, siapa lagi?,” tanya nya. Perlu diketahui, dalam PON XX Papua ada tujuh provinsi yang mengikuti pertandingan selancar ombak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, ditambah dengan Papua dan Papua Barat. (Ria/Btp)