JAKARTA, – (BTP) – Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar memaparkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 untuk kategori Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Daya Saing Daerah di Oakwood Suite Kuningan Jakarta, Jl. Setiabudi Raya, Kuningan Jakarta, Rabu (4/12/2024). Pemprov Banten menjadi finalis pada ajang pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Yang Memiliki Kinerja Terbaik Pada Tahun 2024.
Sebelumnya, pada tahap pertama Al Muktabar telah memberikan pemaparan berdasarkan penilaian indeks pemerintahan daerah dan survei persepsi publik. Pada tahap kedua saat ini, dewan juri memberikan penilaian kepada Pj Gubernur Banten sebagai Kepala Daerah dengan lingkup penilaian kinerja terdiri dari indikator makro dan indikator kinerja kunci yang menjadi alat ukur kinerja penyelenggara pemerintahan daerah, untuk menunjukkan keberhasilan visi dan misi dalam menyelesaikan isu strategis yang ada selama masa kerjanya dengan aspek penilaian yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik dan aspek daya saing daerah.
Dijelaskan Al-Muktabar bahwa Provinsi Banten memiliki fiskal APBD yang kuat dan kemandirian yang tinggi. Hal itu membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Banten berpihak kepada masyarakat.
“Dan tadi, kita juga memulai dengan memaparkan fiskal APBD kita yang kuat, dan kemandirian fiskal yang tinggi, maka itulah bagian dari keberpihakan kebijakan Pemprov Banten kepada masyarakat,” ujar Al Muktabar.
Di kesempatan ini juga Al Muktabar menjelaskan pentingnya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Karena pada dasarnya keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi Banten merupakan hasil kolaborasi bersama Kabupaten/Kota.
“Jadi kita membangun hubungan yang sinergis, karena pada dasarnya hasil kinerja kita merupakan hasil kolaborasi kinerja bersama,” ujar Al Muktabar.
Sebagai informasi, pada penilaian ini Al Muktabar memaparkan presentasi dan berdialog interaktif serta tanya jawab dengan Tim Dewan Juri sesuai dengan nominasi 3 (tiga) kategori yaitu kategori kesejahteraan masyarakat dengan ruang lingkup penjelasan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat meliputi pendapatan, populasi, kemiskinan, ketimpangan dan lainnya. Sedangkan pada kategori pelayanan publik Al Muktabar menjelaskan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Kategori Daya Saing Daerah, Al Muktabar memaparkan tentang daya saing daerah dari sisi perekonomian, infrastruktur, investasi, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
Sedangkan dewan juri pada penilaian ini antara lain dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, BRIN, Ombudsman RI
dan Tempo Media. (Ria/Ril/Btp)
