Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pagi di kawasan Gedung Serbaguna Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tidak hanya dipenuhi riuh langkah peserta jalan sehat keluarga besar KAHMI. Di balik keramaian itu, ada kegelisahan intelektual yang diam-diam tumbuh: kegelisahan tentang arah pendidikan nasional yang perlahan kehilangan ruh keteladanan.
Acara jalan sehat yang dihadiri Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, dan sejumlah tokoh daerah itu sejatinya bukan sekadar agenda olahraga seremonial. Di tengah lautan manusia yang bergerak serempak, terselip percakapan-percakapan penting tentang masa depan bangsa. Salah satunya lahir dari dialog saya dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Rifaudin.
Perbincangan ringan di sela langkah kaki itu berubah menjadi diskusi serius tentang pendidikan profetik—sebuah konsep yang belakangan mulai kembali diperbincangkan di tengah krisis moral dunia pendidikan modern.
Rifaudin yang tengah menempuh studi doktoral bercerita tentang gagasan disertasinya mengenai kepemimpinan dan pendidikan profetik. Dari sanalah obrolan mengalir pada pertanyaan mendasar: masihkah pendidikan hari ini memiliki dimensi kenabian?
Pertanyaan itu terasa relevan ketika dunia pendidikan justru semakin terseret arus pragmatisme. Sekolah sibuk mengejar angka, sertifikasi, dan administrasi, tetapi sering kali lupa membangun watak.
Padahal, pendidikan profetik sebagaimana digagas Kuntowijoyo tidak hanya bicara soal transfer ilmu. Ada tiga fondasi besar yang menjadi napasnya: humanisasi, liberasi, dan transendensi.
Humanisasi berarti memanusiakan manusia di tengah zaman yang makin mekanistik. Liberasi berarti membebaskan peserta didik dari kebodohan dan ketertindasan mental. Sedangkan transendensi adalah kesadaran spiritual bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh tercerabut dari nilai ketuhanan.
Di titik inilah pendidikan modern tampak mulai kehilangan orientasi.
Kami kemudian membandingkan wajah pendidikan hari ini dengan era 1980-an hingga 1990-an. Pada masa itu, guru bukan hanya pengajar di ruang kelas, tetapi juga figur moral di tengah masyarakat. Sosok guru benar-benar hadir sebagai pribadi yang “digugu lan ditiru”.
Masyarakat menghormati guru bukan karena jabatan administratif, melainkan karena keteladanan hidupnya. Wibawa mereka lahir dari integritas, bukan pencitraan.
Kini, realitasnya berbeda.
Menurut Rifaudin, banyak guru modern yang tanpa sadar mengalami pergeseran makna profesi. Identitas sebagai pendidik seolah berhenti ketika jam sekolah usai. Guru hanya menjadi profesi administratif selama delapan jam kerja, lalu kembali menjadi individu biasa yang lepas dari tanggung jawab moral di ruang publik.
Kritik itu memang terdengar keras, tetapi sulit dibantah sepenuhnya.
Di era media sosial, batas antara ruang privat dan ruang publik nyaris lenyap. Murid dapat melihat bagaimana gurunya berbicara, bercanda, bahkan meluapkan emosi di platform digital hanya lewat satu sentuhan layar.
Masalahnya bukan pada teknologi.
Teknologi adalah keniscayaan zaman. Guru juga manusia yang berhak berekspresi, bersosialisasi, dan menikmati ruang digital. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika ruang digital justru digunakan untuk mempertontonkan perilaku yang meruntuhkan wibawa seorang pendidik.
Fenomena guru ikut larut dalam tren konten receh, saling sindir di media sosial, hingga mempertontonkan sikap yang jauh dari etika publik menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan.
Sebab bagi murid, guru bukan hanya sumber pelajaran, melainkan juga sumber keteladanan.
Dalam konteks itulah pendidikan profetik menemukan urgensinya. Guru tidak dituntut menjadi manusia sempurna atau anti teknologi, tetapi harus mampu menempatkan teknologi sebagai sarana edukasi dan penyebaran nilai-nilai kebaikan.
Guru harus menjadi pengendali arus digital, bukan korban algoritma.
Diskusi kami juga menyinggung program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang selama ini dianggap sebagai solusi peningkatan kualitas pendidik. Sayangnya, pendekatan yang terlalu administratif dan teknokratis membuat PPG lebih fokus membangun kompetensi pedagogik dan profesional semata.
Sementara dimensi sosial dan kepribadian justru sulit disentuh secara mendalam.
Padahal, watak seorang pendidik tidak bisa dibentuk lewat modul singkat dan ujian pilihan ganda. Integritas, amanah, empati, hingga keteladanan adalah hasil dari proses panjang pembiasaan dan kesadaran spiritual.
Di sinilah letak problem besar pendidikan kita.
Negara mungkin berhasil mencetak ribuan guru bersertifikat, tetapi belum tentu berhasil melahirkan pendidik yang benar-benar memiliki otoritas moral.
Padahal di era kecerdasan buatan saat ini, kemampuan akademik perlahan bisa digantikan mesin. Artificial Intelligence dapat menjawab soal matematika, menerjemahkan bahasa, hingga menyusun materi pelajaran dalam hitungan detik.
Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa digantikan teknologi: keteladanan moral manusia.
Itulah benteng terakhir profesi guru.
Guru profetik adalah mereka yang memahami bahwa mengajar bukan sekadar pekerjaan, tetapi amanah spiritual. Mereka tetap menjadi pendidik di mana pun berada—baik di depan papan tulis maupun di ruang digital.
Keteladanan tidak mengenal jam kerja.
Percakapan sepanjang jalan sehat KAHMI itu akhirnya menyisakan satu kesimpulan penting: pendidikan nasional sedang menghadapi darurat moral yang tidak cukup diselesaikan dengan kurikulum baru atau sertifikasi administratif.
Yang dibutuhkan adalah reorientasi besar-besaran untuk mengembalikan marwah guru sebagai penjaga nilai dan peradaban.
Modernitas bukan musuh. Teknologi juga bukan ancaman. Yang berbahaya adalah ketika dunia pendidikan kehilangan kompas spiritualnya.
Pendidikan profetik hadir bukan untuk membawa kita mundur ke masa lalu, tetapi untuk memastikan masa depan tetap memiliki arah moral.
Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas berpikir, tetapi juga kuat secara nurani.
Dan itu hanya bisa lahir dari tangan para guru yang masih menjaga nyala kenabian di tengah dunia yang semakin bising.
