JAKARTA – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mulai mendapat perhatian serius DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta rencana tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru. Menurutnya, usulan pemindahan satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia itu harus melalui kajian menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Saan mengatakan, DPR RI akan mengoordinasikan pembahasan bersama Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian terkait, serta pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten juga dinilai perlu dilibatkan untuk membahas berbagai kemungkinan manfaat maupun risiko apabila pemindahan badak Jawa benar-benar dilakukan.
“Nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya. Baik di DPR, dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait. Juga pemerintah daerah, baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya kalau usulan memindahkan badak Jawa itu,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan, keputusan mengenai masa depan badak Jawa harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kepentingan konservasi jangka panjang.
Ancaman Bencana Jadi Alasan Pemindahan
Wacana pengembangan habitat kedua atau second habitat badak Jawa kembali mencuat setelah muncul gagasan memindahkan sebagian populasinya dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Gagasan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup badak Jawa.
Pasalnya, saat ini populasi badak Jawa hanya terkonsentrasi di satu kawasan, yakni Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut dinilai memiliki risiko apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap habitat dan populasi satwa langka tersebut.
Namun, pemindahan badak Jawa bukan perkara sederhana. Ada banyak aspek yang harus diperhitungkan, mulai dari kesesuaian ekosistem, daya dukung habitat, ketersediaan pakan dan air, potensi penyebaran penyakit, hingga keamanan kawasan tujuan.
Kementerian Kehutanan juga menyatakan bahwa pengembangan habitat kedua masih membutuhkan kajian ilmiah dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan.
Dengan demikian, lokasi definitif, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pemindahan, hingga waktu pelaksanaan belum diputuskan.
DPR Janji Koordinasikan Semua Pihak
Saan menegaskan DPR RI akan berupaya mempertemukan seluruh pihak terkait agar usulan tersebut dapat dibahas secara komprehensif.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan penting untuk memastikan setiap keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis konservasi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kepentingan daerah.
“Jadi nanti kita akan coba koordinasikan semua pihak untuk membicarakan terkait dengan pemindahan badak Jawa,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan pembahasan bersama pemerintah daerah dan para pihak yang memiliki perhatian terhadap konservasi.
Di tengah perdebatan mengenai pengembangan habitat kedua, masa depan badak Jawa menjadi perhatian utama. Sebab, setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar menjamin keselamatan, kelestarian, dan keberlangsungan populasi satwa langka tersebut.








