SERANG – (BTP) – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan percepatan pembangunan sangat berkaitan dengan akselerasi penyiaran. Lantaran akselerasi penyiaran dapat mendukung terciptanya stabilitas daerah maupun nasional. Hal itu menjadi modal dasar dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Kita saling mengingatkan perkembangan ke depan terkait penyiaran. Karena dengan penyiaran memberikan informasi yang baik, itu modal dasar kita untuk membangun,” ungkap Al Muktabar. Usai menghadiri Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Senin (24/6/2024).
Selanjutnya, Al Muktabar mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang penyiaran untuk terus mengawal akselerasi tersebut agar penyebaran informasi kepada masyarakat dapat terus membawa manfaat.
“Kita berharap di Rakornas ini dapat menghasilkan prinsip dasar untuk menjadi formulasi kebijakan terkait akses informasi yang berbasis penyiaran,” katanya.
Lebih lanjut, Al Muktabar menuturkan lembaga penyiaran merupakan mitra pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait apa saja yang dilakukan oleh pemerintah.
“Informasi itu sebagai penyambung kita untuk memperkuat apa yang masih kurang, informasi menjadi kata kunci,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar menyampaikan terima kasih kepada KPI telah memilih Provinsi Banten untuk menjadi tempat kegiatan Rakornas dan Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91.
“Terima kasih telah menunjuk Provinsi Banten untuk terselenggaranya kegiatan ini,” jelasnya.
Sementara, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah telah melaksanakan pengalihan siaran analog menjadi digital pada tahun 2023. Era digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan pelayanan penyiaran dengan gambar jernih dan jangkauan luas, tapi juga membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait harus meningkatkan tanggung jawab dalam menghasilkan tayangan yang kredibel bagi masyarakat.
“Penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, saat ini pemanfaatan internet pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia memiliki dampak positif dan negatif yang harus diantisipasi. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah pun besar dalam memastikan dampak positif yang diberikan internet, termasuk dalam dunia penyiaran.
“Negara memiliki tanggung jawab konstitusi agar informasi yang didapatkan oleh warga negara bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan, serta kedaulatan bangsa,” imbuh Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres memaparkan bahwa penyiaran nasional juga memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mulai dari penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat.
Untuk itu, Wapres mengimbau kepada KPI sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyiaran di Indonesia untuk selalu mengawal terciptanya iklim penyiaran yang sehat agar manfaatnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.
“KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua KPI Pusat Ubaidillah berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi dan ide baru untuk mengimbangi kemajuan teknologi di bidang penyiaran. Sehingga, kualitas output penyiaran dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
“Melalui Rakornas ini kami berharap bisa menghasilkan kebijakan strategis, muncul rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan dunia penyiaran. Gagasan dan pemikiran yang bisa mendorong penyiaran kita tumbuh dengan harmoni,” pungkasnya. (Ria/Syahril/Btp)
