Serang, – (BTP) – Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini, diantaranya dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yakni melalui program sekolah gratis bagi SMA, SMK dan SKh serta Madrasah Aliyah swasta di Provinsi Banten.
Dikatakan Andra Soni, program sekolah gratis tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak generasi muda agar dapat melanjutkan pendidikannya.
“Sehingga, dengan sekolah gratis, jangan ada lagi anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah,” ungkap Andra Soni dalam kegiatan Rapat Kerja BEM KBM Untirta Kabinet Asa Berdaya 2025 di Aula Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Minggu (23/3/2025).
Selanjutnya, Andra Soni menyampaikan pada tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Banten berada di angka 9,23 tahun. Sehingga Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan RLS tersebut melalui program sekolah gratis.
“Kita ingin meningkatkan kualitas SDM melalui program itu, supaya anak-anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya,” katanya.
Selain fokus pada sektor pendidikan, kata Andra Soni, Pemprov Banten juga saat ini tengah menyiapkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (BANG ANDRA).
Hal tersebut sebagai upaya dalam menunjang konektivitas dan pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dalam waktu dekat kita akan bangun jalan desa. Kita intervensi dan bangun khususnya di wilayah Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Pembangunan itu untuk menyambung akses masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan,” imbuhnya.
Sementara, Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ferdansyah mengatakan, pihaknya memberikan hasil kajian di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Untirta terkait isu-isu yang ada di Provinsi Banten.
“Tadi kita juga memberikan hasil kajian kami kepada gubernur, salah satunya terkait isu pendidikan, agraria dan isu korupsi,” ujarnya.
Untuk kajian terkait isu pendidikan, kata Ferdiansyah, pihaknya mendapatkan data dari hasil kajian di antaranya, masih banyak anak-anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.
“Kami di BEM Untirta menempatkan diri sebagai mitra kiritis, jadi apapun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Maka kami akan terus melakukan kritikan,” imbuhnya.
“Kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten dapat melibatkan pihak-pihak terkait. Sehingga dalam memberikan atau mengeluarkan kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ria)
