Jakarta, – (BTP) – Blusukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Pasar dan Sawah menuai kritik. Menurut Forum Jamsos Pekerja dan Buruh rakyat butuh 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan, bukan blusukan yang tidak penting.
Kritik pedas itu disampaikan Koordinator Forum Jamsos, HM.Jusuf Rizal menjawab pertanyaan media di Jakarta usai melaksanakan diskusi Serap Aspirasi Pekerja dan Buruh dalam rangka memberikan konsep Revisi UU Ketenagakerjaan.
Sebagaimana dimuat dalam berbagai liputan media, Wapres Gibran Rakabuming kerap blusukan ke Pasar-Pasar serta ke sawah. Menurut Gibran itu dilakukan dalam rangka serap aspirasi masyarakat.
“Sekarang ini model-model demikian atas nama serap aspirasi, tidak efektif karena permasalahan Pasar dan Sawah itu belum berubah. Yang diperlukan rakyat saat ini lowongan kerja 19 juta seperti yang dijanjikan waktu kampanye. Itu lebih penting,” tegas Jusuf Rizal, pria aktivis pekerja dan buruh Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI itu.
Menurut pria berdarah Madura-Batak itu, ia memberi masukan agar Wapres Gibran stop gaya blusukan pencitraan. Seharusnya Wapres Gibran fokus bagaimana merealisasi janji penyediaan 19 juta lapangan kerja baru, mengingat saat ini pekerja dan buruh, juga sudah banyak limbung akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
“Forum Jamsos memberi masukan, sebaiknya Wapres Gibran fokus blusukan masalah ketenagakerjaan yang rumit. Mulai pekerja muda, formal, informal dan disabilitas, serta dampak PHK bagi masyarakat,” tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu.
Menurutnya Forum Jamsos bersedia jika dibutuhkan memberi masukan tentang masalah-masalah ketenagakerjaan serta jaminan sosial bagi pekerja dan buruh. Dengan demikian ada upaya pemerintah guna mencari solusi serta merealisasi 19 juta lapangan kerja baru. Bukan iming-iming dan omon-omon.
Berdasarkan catatan redaksi, Forum Jamsos Pekerja dan Buruh merupakan wadah lintas federasi dan konfederasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak para pekerja dan buruh, termasuk jaminan sosial. Forum Jamsos juga memiliki LBH (Lembaga Bantuan Hukum).
Forum Jamsos didirikan oleh para aktivis pekerja dan buruh, termasuk didalamnya pengurus federasi dan konfederasi, pemerhati Jaminan Sosial, seperti Timboel Siregar, jurnalis serta pengawas ketenagakerjaan, praktisi hukum maupun penggiat anti korupsi.
