CILEGON- Pemerintah Kota Cilegon menandai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 dengan menggelar Riung Mungpulung—sebuah forum kebersamaan yang tidak sekadar seremoni, tetapi juga sarat pesan reflektif. Bertempat di halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Senin (27/4/2026), agenda ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan serta penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wali Kota Cilegon, Robinsar, didampingi Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo.
Di tengah suasana perayaan, Robinsar justru mengarahkan publik untuk tidak larut dalam euforia. Ia menekankan bahwa usia ke-27 harus menjadi titik evaluasi kolektif—bukan hanya tentang apa yang telah dicapai pemerintah, tetapi juga kontribusi seluruh elemen masyarakat terhadap kota industri tersebut.
“Ulang tahun ini bukan sekadar dirayakan, tetapi harus menjadi renungan tentang apa yang sudah kita lakukan dan berikan untuk Kota Cilegon,” ujar Robinsar, menegaskan nada reflektif dalam pidatonya.
Pesan itu penting, mengingat Cilegon selama ini dikenal sebagai kota industri dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Namun, di balik capaian tersebut, tantangan pembangunan tetap membayangi—mulai dari pemerataan kesejahteraan hingga penguatan kapasitas fiskal daerah.
Robinsar secara terbuka mengungkap kondisi keuangan daerah di awal masa jabatannya yang dihadapkan pada defisit anggaran sebesar Rp135 miliar. Ia mengklaim, melalui kerja kolektif perangkat daerah, tekanan fiskal tersebut berhasil diatasi pada awal 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa stabilitas anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijaga secara konsisten.
Namun, tantangan belum selesai. Pemerintah Kota Cilegon kini dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan dana transfer sebesar Rp235 miliar. Angka ini bukan kecil bagi daerah yang masih bertumpu pada dana pusat untuk menopang berbagai program pembangunan.
Dalam konteks ini, Robinsar mendorong pendekatan yang lebih progresif: inovasi dan kreativitas dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu yang disorot adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin ekonomi baru.
“Ini tantangan besar. Perangkat daerah harus mampu berinovasi, termasuk memaksimalkan peran BUMD untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Gagasan tersebut mendapat resonansi dari tokoh masyarakat. Habibudin, dalam kesempatan yang sama, menyoroti pentingnya penguatan BUMD, khususnya PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM). Ia menilai, PCM memiliki potensi strategis untuk menjadi tulang punggung ekonomi daerah jika dikelola secara profesional dan berorientasi pada ekspansi bisnis.
“PCM ini kebanggaan kita. Pengembangannya harus terus didorong agar memberi manfaat maksimal bagi daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, momentum HUT ke-27 ini juga dibaca sebagai fase transisi kepemimpinan generasi muda di Cilegon. Harapan publik mengemuka agar energi baru dalam birokrasi mampu menjawab tantangan zaman—tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan distribusi hasil pembangunan.
Riung Mungpulung, pada akhirnya, bukan sekadar ritual tahunan. Ia menjadi cermin: sejauh mana kota ini telah melangkah, dan ke mana arah berikutnya akan dituju. Di usia yang semakin matang, Cilegon dituntut tidak hanya besar sebagai kota industri, tetapi juga kokoh sebagai kota yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
