Jakarta, – (BTP) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jabodetabeka-Banten menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Jegal Diktator” di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi ini menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap mengancam demokrasi dan merugikan rakyat. Massa aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwifungsi ABRI. Kamis 20 Maret 2025.
Sekretaris Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten, Safrudin, menegaskan bahwa revisi UU TNI berisiko mengembalikan keterlibatan militer dalam ranah sipil. “Kami melihat bahwa revisi ini adalah langkah mundur bagi demokrasi. Pemerintah harus segera membatalkan pembahasan UU TNI, sebelum dampaknya merusak kehidupan bernegara,” Tegasnya Jum’at 21/03/2025
Selain menolak revisi UU TNI, HMI juga menyoroti revisi UU Kejaksaan dan UU Kepolisian yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme kontrol yang jelas. “Revisi-revisi ini hanya akan memperkuat dominasi negara atas rakyat tanpa adanya pengawasan yang memadai. Ini ancaman serius bagi kebebasan sipil,” ujar Arjuna Gani, Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Jabodetabeka-Banten.
Dalam aksinya, massa HMI juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka menyoroti dugaan skandal korupsi besar di PT Pertamina, PT Antam, dan PT PLN, serta menuntut pencopotan Menteri BUMN Erick Thohir yang dianggap bertanggung jawab atas maraknya praktik korupsi di sektor tersebut.
Isu lain yang turut menjadi perhatian dalam aksi ini adalah praktik impunitas hukum terhadap kasus-kasus korupsi besar. HMI menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi kelas kakap yang masih berkeliaran bebas. “Tidak cukup hanya menindak direksi perusahaan yang korup. Para aktor intelektual di balik praktik korupsi harus ditangkap dan diadili tanpa pandang bulu,” tegas Safrudin.
Selain itu, evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kajian ulang terhadap Danantara juga menjadi bagian dari tuntutan aksi. HMI menilai bahwa kedua program tersebut harus diaudit secara transparan agar tidak menjadi lahan korupsi bagi elite politik. “Kami mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi kami juga tidak ingin program ini hanya menjadi proyek bancakan elit politik yang mengambil keuntungan dari uang negara,” ujar Arjuna Gani.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta yang membawa aneka spanduk dan poster berisi kritik terhadap pemerintah. Massa aksi juga melakukan pembacaan puisi yang menggambarkan kembalinya militerisme dalam kehidupan sipil, serta iring-iringan simbolis yang menunjukkan perlawanan terhadap oligarki dan korupsi di BUMN.
Berikut adalah tuntutan lengkap aksi “Jegal Diktator”:
1. Tolak Revisi UU TNI.
2. Tolak revisi UU Kepolisian dan UU Kejaksaan.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
4. Usut tuntas kasus korupsi di BUMN, termasuk PT Pertamina, PT Antam, dan PT PLN.
5. Copot Menteri BUMN Erick Thohir atas dugaan kelalaian dalam mengawasi praktik korupsi.
6. Tangkap dan adili Aguan Cs atas kasus Pagar Laut di Tangerang.
7. Evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
8. Tinjau kembali kebijakan Danantara agar tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Demonstran membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka hingga melaksanakan buka puasa bersama di lokasi. HMI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah.
“Kami tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar mendengar suara rakyat dan bertindak untuk kebaikan bersama. Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” pungkas Safrudin dalam pernyataan akhirnya.
Aksi “Jegal Diktator” menandai keseriusan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Demonstrasi ini juga menjadi pengingat bahwa rakyat, khususnya mahasiswa, tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (ria)
