PANDEGLANG – Penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus bermunculan. Kali ini, sikap tegas disampaikan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Pandeglang.
Ketua Kumala Perwakilan Pandeglang Masa Juang 2026–2027, Sahrul Muhtarom, menegaskan pihaknya menolak rencana relokasi apabila kebijakan tersebut dijadikan solusi utama penyelamatan Badak Jawa tanpa didahului kajian ekologis yang komprehensif dan jaminan keselamatan satwa.
Menurut Sahrul, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang bisa dipindahkan begitu saja dari satu kawasan ke kawasan lain. Keberadaannya memiliki keterikatan dengan ekosistem dan habitat alami di Ujung Kulon yang selama ini menjadi rumah terakhir populasi Badak Jawa di dunia.
“Kami secara tegas menolak apabila relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dipaksakan menjadi solusi konservasi. Jangan sampai atas nama penyelamatan, negara justru mengambil langkah yang berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi keberlangsungan spesies yang sudah berada di ambang kepunahan,” tegas Sahrul dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, konservasi tidak boleh dimaknai sebatas memindahkan satwa ke kawasan lain. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan satwa mampu bertahan hidup, beradaptasi, dan berkembang biak secara alami di habitat yang disiapkan.
Kasus Musofa Jadi Alarm, Pemerintah Diminta Lebih Hati-hati
Salah satu alasan yang menjadi perhatian Kumala adalah pengalaman pemindahan Badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam TNUK pada November 2025.
Musofa dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah proses pemindahan dan kemudian dinyatakan mati pada 7 November 2025. Berdasarkan keterangan Balai TNUK, pemeriksaan menemukan sejumlah kondisi penyakit kronis dan infeksi parasit.
Sahrul menilai, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius, mulai dari pemeriksaan kesehatan satwa, kesiapan individu, prosedur penanganan, risiko transportasi hingga sistem pemantauan setelah pemindahan.
“Jika pemindahan dalam satu kawasan konservasi saja menyisakan pengalaman tragis seperti kasus Musofa, maka pemerintah harus jauh lebih berhati-hati ketika berbicara mengenai pemindahan lintas pulau,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menyimpulkan bahwa proses pemindahan menjadi penyebab tunggal kematian Musofa. Namun, peristiwa tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa setiap tindakan terhadap Badak Jawa memiliki risiko besar yang tidak boleh diremehkan.
Jangan Hanya Hitung Risiko Bencana, Kelayakan Alas Purwo Harus Dibuktikan
Lebih jauh, Kumala memahami bahwa ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di sekitar Ujung Kulon perlu diperhitungkan dalam strategi perlindungan Badak Jawa.
Namun, menurut Sahrul, mitigasi bencana tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan populasi. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa kawasan Alas Purwo benar-benar memiliki daya dukung ekologis yang sesuai untuk kehidupan Badak Jawa.
Sejumlah aspek yang harus dikaji secara mendalam di antaranya ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, daya dukung habitat, ruang jelajah, tempat berkubang, karakteristik vegetasi, potensi penyakit, hingga kemungkinan interaksi dengan satwa lain dan masyarakat sekitar.
“Jangan sampai pemerintah terlalu fokus menghitung risiko bencana di Ujung Kulon, tetapi justru mengabaikan risiko ekologis di lokasi tujuan. Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo bukan berarti persoalan konservasi selesai,” katanya.
Ia meminta seluruh pertimbangan tersebut dijawab melalui penelitian ilmiah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi bahwa kawasan taman nasional otomatis cocok menjadi habitat Badak Jawa.
Masyarakat Pandeglang Jangan Hanya Jadi Penonton
Kumala juga mengingatkan bahwa persoalan mendasar konservasi Badak Jawa tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjaga habitat alaminya di Ujung Kulon.
Menurut Sahrul, pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan pengawasan kawasan, pencegahan perburuan liar, pemulihan ekosistem, pemantauan populasi berbasis teknologi, pengendalian spesies invasif, serta peningkatan kapasitas pengelolaan TNUK.
Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Jangan sampai persoalan mendasar di Ujung Kulon belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru lebih dahulu berbicara tentang memindahkan badaknya. Kalau memang ancaman bencana menjadi alasan utama, lalu sejauh mana kesiapan pemerintah memperkuat sistem mitigasi, pengawasan, dan perlindungan habitat di Ujung Kulon?” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberadaan Badak Jawa bukan hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga historis dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Pandeglang. Karena itu, masyarakat daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam kebijakan yang menyangkut masa depan Ujung Kulon.
Kumala Desak Pemerintah Buka Kajian Relokasi
Di sisi lain, Kumala tidak menutup kemungkinan pengembangan habitat kedua sebagai salah satu strategi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya populasi Badak Jawa di satu kawasan.
Namun, pengembangan habitat kedua harus dibedakan dengan keputusan memindahkan individu Badak Jawa secara tergesa-gesa.
Terlebih, Kementerian Kehutanan melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026 menyatakan bahwa penjajakan Alas Purwo masih membutuhkan kajian ilmiah menyeluruh dan belum menjadi keputusan teknis pemindahan, baik menyangkut lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.
Atas dasar itu, Kumala Perwakilan Pandeglang menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menolak relokasi Badak Jawa dari TNUK ke Alas Purwo sebelum terdapat kajian ilmiah independen yang membuktikan kelayakan ekologis dan menjamin keselamatan satwa.
Kedua, mendesak Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian, dasar pertimbangan, analisis risiko, serta seluruh dokumen perencanaan pengembangan habitat kedua kepada publik.
Ketiga, meminta evaluasi menyeluruh terhadap proses translokasi Badak Jawa, khususnya dengan menjadikan kasus kematian Musofa sebagai bahan pembelajaran.
Keempat, memprioritaskan penguatan perlindungan, pengawasan, pemulihan ekosistem, dan peningkatan daya dukung habitat alami Badak Jawa di TNUK.
Kelima, melibatkan akademisi, ahli konservasi, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perumusan kebijakan.
Keenam, memastikan pengembangan habitat kedua tidak mengurangi komitmen, anggaran, maupun tanggung jawab negara terhadap perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Menutup pernyataannya, Sahrul menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus ditempatkan di atas kepentingan kebijakan yang terburu-buru.
“Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi di atas peta. Ia adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia. Jangan sampai kita terlalu sibuk merencanakan rumah baru, sementara rumah terakhirnya belum benar-benar kita selamatkan,” tegasnya.
“Kami tidak menolak inovasi konservasi, tetapi kami menolak kebijakan yang mempertaruhkan keselamatan Badak Jawa tanpa kepastian ilmiah. Menyelamatkan Badak Jawa berarti menyelamatkan habitatnya, bukan sekadar memindahkan keberadaannya,” pungkas Sahrul.








