Cilegon, – (BTP) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon menggelar Entry Meeting Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa (PB/JP) yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Iwan Santoso pada (17/03/25).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan audit guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam kesempatan ini, Iwan Santoso menegaskan bahwa audit ini bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap seluruh jajaran dapat bekerja sama dengan baik, menyiapkan data yang diperlukan, serta terbuka dalam setiap proses audit. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan sistem pengadaan berjalan sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujar Iwan Santoso.
Selain itu, Iwan Santoso juga menekankan bahwa audit ini dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya audit ini, diharapkan standar kepatuhan dapat terus meningkat sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik di lingkungan pemasyarakatan.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Margono, menyampaikan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung proses audit ini.
“Kami siap untuk mengikuti arahan serta memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Kami percaya bahwa melalui audit ini, sistem pengelolaan yang lebih baik dapat terus diwujudkan,” ungkap Margono.
Entry Meeting ini juga menjadi wadah diskusi antara tim auditor dan pihak Lapas Kelas IIA Cilegon guna menyelaraskan pemahaman serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan audit.
Diskusi ini mencakup berbagai aspek terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pemetaan potensi kendala serta strategi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat terus meningkatkan standar pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Audit ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengadaan serta memperkuat budaya integritas di lingkungan pemasyarakatan. (ria)
