CILEGON – Wali Kota Cilegon Robinsar melakukan monitoring terhadap progres pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga (Salira) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Jalan Puri Intan I, Komplek Puri Krakatau Hijau RT 02 RW 06 Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, Kamis (4/12/2025). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap capaian program pembangunan berbasis lingkungan yang digulirkan di berbagai kelurahan.
Monitoring itu turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Cilegon, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon, tokoh masyarakat, serta perangkat kelurahan dan kecamatan. Selain meninjau progres fisik, Robinsar juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait efektivitas pelaksanaan program Salira.
Robinsar menyebut capaian Program Salira 2025 hingga awal Desember ini baru berada di angka 40 persen. Menurutnya, progres tersebut dipengaruhi oleh tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Kota Cilegon sepanjang tahun berjalan akibat defisit anggaran. Kondisi ini memaksa beberapa kegiatan mengalami penyesuaian, termasuk pengurangan volume pekerjaan di sejumlah titik.
“Situasi fiskal kita tahun ini cukup berat. Ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan agar tidak terjadi defisit kembali. Kita tetap melaksanakan kegiatan, namun menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Robinsar.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah pada tahun ini adalah menjaga stabilitas keuangan daerah. Menurutnya, penyelesaian seluruh program harus tetap mempertimbangkan kesehatan fiskal agar tidak menimbulkan beban anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
“Yang penting tidak ada defisit anggaran lagi. Target kita tahun ini seluruh program selesai dengan kondisi keuangan yang clear,” tegasnya.
Fokus Baru 2026: Empat Program Prioritas
Terkait arah kebijakan pembangunan tahun 2026, Robinsar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon akan memusatkan prioritas pada Program Saban Juare. Program tersebut berfokus pada penguatan empat sektor utama pembangunan yang dinilai paling mendesak dan paling banyak langsung dirasakan masyarakat.
“Empat fokus utamanya adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan jalan, penerangan jalan umum, serta penanganan banjir. Keempat sektor ini yang akan kita jadikan prioritas utama di tahun depan,” jelasnya.
Robinsar menambahkan bahwa pemerintah juga akan menunda beberapa jenis pembangunan yang dianggap kurang mendesak. Penundaan ini dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Untuk pekerjaan yang sifatnya kurang prioritas, seperti pembangunan gapura dan kegiatan serupa, akan kita tunda dulu. Kita ingin anggaran yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan pokok masyarakat,” imbuhnya.
Masyarakat Apresiasi Pokmas: Anggaran Tersalurkan Langsung ke Warga
Sementara itu, tokoh masyarakat Komplek Puri Krakatau Hijau RW 06, Sahruji, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas). Menurutnya, Pokmas menjadi program yang sangat efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung, baik sebagai pengurus maupun tenaga kerja.
“Pekerjaan yang dilakukan Pokmas saat ini sangat baik. Kami sebagai warga sangat mengapresiasi karena pemerintah melalui Pokmas benar-benar menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” ungkap Sahruji.
Ia menjelaskan bahwa model pembangunan berbasis Pokmas memberikan dampak ekonomi nyata bagi lingkungan. Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini dapat terlibat dalam proses pembangunan dan memperoleh penghasilan rutin.
“Dengan melibatkan warga, banyak yang tadinya tidak bekerja sekarang bisa mendapatkan pekerjaan. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Selain memberikan manfaat ekonomi, Sahruji menilai bahwa keterlibatan warga dalam proses pembangunan juga berdampak positif terhadap kualitas hasil pekerjaan. Pengawasan langsung dari masyarakat membuat setiap pekerjaan dilakukan lebih cermat dan transparan.
“Kalau masyarakat ikut mengawasi, hasil pekerjaannya lebih bagus karena semua bisa melihat langsung prosesnya. Kami berharap pemerintah tetap mempertahankan dukungan anggaran untuk Pokmas di tahun 2026,” harapnya.
Sahruji menegaskan bahwa program Pokmas telah terbukti tepat guna dan sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap keberlanjutan program tersebut tetap menjadi bagian dari prioritas Pemkot Cilegon dalam agenda pembangunan ke depan.
“Pokmas itu sangat tepat guna karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami berharap anggaran bagi Pokmas tetap dipertahankan agar program pembangunan bisa terus berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua forum komunikasi Pokmas kota Cilegon ( FKP) Eka Sartika menambahkan bahwa program Salira dpwkel tahun 2025 Alhamdulillah berjalan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai RAB dan menjamin kualitas pembangunannya
” Saya mewakili temen2 ketua pokmas sekota Cilegon Alhamdulillah pekerjaan program Salira dpwkel 2025 berjalan dengan baik dan sesuai spesifikasi RAB ” tutur Eka Sartika dalam laporan kegiatan monitoring.
