SERANG, – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten resmi menghapus anggaran kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) senilai Rp67 miliar, pada Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2025.
Anggaran tersebut dialihkan untuk berbagai kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tanah jawara, mulai sekolah gratis hingga pembangunan rumah tidak layak huni.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah diambil dalam rapat Banggar finalisasi RAPBD Perubahan tahun 2025.
“Kurang lebih efisiensi anggaran di DPRD adalah Rp67 miliar, 67 miliar kami alokasikan terhadap kegiatan-kegiatan ke masyarakatan salah satunya penghapusan kegiatan Sosper. Jadi Sosper di DPRD ditiadakan sama sekali dan anggaran itu kami geser untuk kepentingan masyarakat,” ucap Fahmi saat dikonfirmasi, pada Jumat 5 September 2025..
“Yang pertama, kita alokasikan untuk kegiatan penguatan program dari Sosper untuk sekolah gratis yaitu penambahannya Rp22,5 miliar. Kedua, kegiatan terhadap relokasi sepadan sungai Ci Banten kurang lebih Rp2,9 miliar. Ketiga, kegiatan penguatan program dari Sosper kepada penambahan DAK non fisik. Keempat untuk penguatan program penanaman jagung dan kelapa yaitu Rp4,3 miliar, dan terkahir untuk kegiatan penambahan rumah tidak layak huni yaitu kurang lebih sekitar Rp5,1 miliar,” sambung politisi Golkar itu.
Fahmi Hakim menjamin jika penggunaan APBD Banten sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara langsung.
“Kami memahami terhadap kondisi yang dipentingkan untuk membangun masyarakat sehingga anggaran DPRD mentiadakan Sosper dalam rangka kepentingan masyarakat secara utuh,” katanya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi menambahkan, kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat terutama masyarakat di garis kemiskinan akan menjadi perhatian Pemprov.
Deden juga mengapresiasi langkah DPRD yang mengalihkan anggaran Sosper untuk kegiatan program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Luar biasa atensi dari pihak DPRD untuk kegiatan, DPRD banyak dikurangi, difokuskan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pertanian, terus penanggulangan, ketahanan pangan, rumah tidak layak huni dan sebagainya, itu berasal dari pengurangan yang dilakukan di sekretariat DPRD” tandasnya.
